Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Linda Megawati meminta pemerintah segera merevisi muatan materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan tiga resolusi besar untuk menghadapai berbagai tantangan bidang ketenagakerjaan tahun ini.

Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) Online merupakan satu bagian dari ekosistem digitalisasi layanan Kementerian Ketenagakerjaan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan Indonesia alami masa keemasan bonus demografi. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Upah Minimum 2022 Naik, Ini Variabel baru penghitungannya

JKP merupakan jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berlangsung, kegiatan sosial dan ekonomi nyaris terhenti, berapa orang di Indonesia kehilangan pekerjaan, berapa jumlah perusahaan…

Nah, menilik usia pensiun pekerja swasta masih ada kegamangan. Apalagi sejak UU Ketenagakerjaan diubah menjadi UU Cipta Kerja. Belum lagi soal kerancuan antara pemutusan…

Harga emas sempat naik hingga 0,2 persen ke level US$1.907 per troy ounce pada hari ini. Sepanjang Mei 2021, harga logam mulia telah melesat 7,8 persen. Pekan lalu, harga…

Pemangku kepentingan sektor ketenagakerjaan Tanah Air harus mampu memprediksi perubahan tersebut dengan menyusun strategi transformasi industri.

Kedua program ini dipastikan tidak bentrok atau tumpang tindih dengan program serupa di kementerian lain, seperti program Kartu Prakerja.

Kemendikbud menargetkan Program Kecakapan Kerja (PKK) dan Program Kecakapan Kewirausahaan (PKW) diikuti lebih dari 50.000 orang.

Dalam proses penggodokan UU Cipta Kerja, klaster ketenagakerjaan adalah salah satu yang paling membutuhkan pembahasan alot dan lama. Setelah sekian lama ditunggu, akhirnya…

Sinergi antara penyerapan tenaga kerja dari instrumen investasi dan sektor UMKM—yang diperkirakan bisa menyerap sekitar 500.000 tenaga kerja tahun ini—menjadi kunci bagi…

Hilangnya ketentuan tersebut sejauh ini luput dari perhatian pemerintah. Semestinya, pemerintah menjelaskan alasan tidak disertakannya penggantian hak perumahan dan pengobatan…