DPR mengkritik pemerintah yang dinilai menghamburkan anggaran hanya demi seremonial HUT Kemerdekaan RI yang digelar di IKN Nusantara dan DKI Jakarta.

Anggota Komisi I DPR Sukamta mendesak pihak pemerintah untuk membentuk lembaga atau Otoritas Pelindungan Data Pribadi (OPDP).

Pemeriksaan mantan anggota DPR Miryam S. Haryani dalam perkara korupsi e-KTP dijadwalkan ulang pada Selasa (13/8/2024).

DPR mengkritik pemerintah terkait dengan membengkaknya anggaran upacara HUT ke-79 RI di IKN.

DPR menilai polusi udara yang kotor bisa berdampak kepada kesehatan masyarakat, terutama balita dan lansia

RUU Prolegnas harus segera diselesaikan sebelum RAPBN 2025 resmi disahkan pada 16 Agustus 2024.

KPK memberikan tanggapan terkait dengan permintaan anggota DPR untuk mengusut dugaan korupsi kuota haji 2024.

KPU membatalkan secara mendadak penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPR dan DPD periode 2024–2029 dalam rapat pleno hari ini.

KPK mengonfirmasi bahwa Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pada Selasa (30/7/2024).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyentil Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf yang terlalu ikut campur terkait dengan urusan Panitia Khusus (Pansus) Haji.

Komisi III DPR akan melindungi Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani.

Johan Budi sudah mengajukan mengundurkan diri sebagai kader PDIP sekaligus anggota DPR RI usai lolos seleksi administrasi menjadi capim KPK.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Nasdem Ujang Iskandar terkait kasus dugaan korupsi pemerintah daerah.

Salah satu anggota DPR menilai program asuransi wajib untuk kendaraan motor dan mobil belum mendesak.

Mardiono menyampaikan Hamzah Haz dikenal dengan julukan "kamus APBN berjalan" saat menjabat sebagai anggota DPR RI.