DPR menyepakati Rancangan perubahan UU No. 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (RUU Wantimpres) menjadi RUU inisiatif DPR.

DPR menyarankan pihak industri keuangan melakukan evaluasi menyeluruh tata kelola sistem keuangan digital sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Komisi VI DPR menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 16 BUMN dengan nilai total Rp44,24 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2025 kepada 16 BUMN dengan nilai total Rp44,2 triliun. Berikut daftarnya.

Pansus Angket DPR untuk Pengawasan Haji 2024 mengisyaratkan adanya temuan baru dalam penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini.

Pengamat menilai adanya unsur politik mewarnai Pengesahan Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji, dalam putusan di Rapat Paripurna DPR.

KPK mempersilahkan siapapun yang memiliki keberatan atas proses hukum yang dilakukan.

PT Industri Kereta Api (Inka) mengajukan usulan PMN Rp976 miliar untuk pengembangan pabrik dan mengganti aset produksi yang sudah tua.

DPR mengembalikan lembaga Dewan Pertimbangan Agung, usai Badan Legislasi menyetujui RUU Wantimpres.

Peta jalan atau roadmap kerja Pansus Angket Pengawasan Haji 2024 akan mulai disusun besok, Rabu (10/7/2024).

DPR menyampaikan beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penggunaan hak angket untuk membongkar penyimpangan selama penyelenggaraan Haji 2024.

Menag Yaqut Cholil Qoumas turut merespons keputusan DPR RI yang menyepakati pembentukan Pansus Angket Pengawasan Haji.

DPR meminta pemerintah mempertimbangkan kembali proyek-proyek kejar tayang yang dinilai tidak memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi.

Komisi VI DPR RI memberikan catatan terhadap Bank Muamalat dan BPKH usai BTN mengumumkan batal mengakuisisi bank syariah pertama di Indonesia itu.

KPK mengungkapkan dari 9.500 caleg terpilih pada Pilkada Serentak, baru 82,66% atau 7.853 caleg yang telah melaporkan harta kekayaan ke KPK.