Berikut jadwal aksi demo Peringatan Darurat untuk Kawal Putusan MK di gedung DPR RI dan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (22/8/2024).

DPR mewanti-wanti soal tingginya utang jatuh tempo 2025 yang mencapai Rp800,3 triliun, karena harus dilunasi presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sejumlah elemen akan menggelar demonstrasi menentang aksi sewenang-wenang Badan Legislasi alias Baleg yang mengamputasi putusan Mahkamah Konstitusi.

Sejarah mencatat bahwa krisis politik yang dibalut dengan runtuhnya fondasi-fondasi ekonomi bisa berujung kepada tumbangnya suatu rezim.

Para ahli hukum tata negara meminta Baleg DPR RI menghormati putusan MK demi menjaga stabilitas hukum dan demokrasi di Indonesia.

Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva menilai revisi UU Pilkada yang dipaksakan oleh Baleg DPR RI akan membuat aturan tersebut cacat hukum dan inkonstitusional.

Partai Buruh berencana melakukan aksi unjuk rasa dan mengajak seluruh elemen turun ke jalan menanggapi langkah Baleg DPR terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

Tagar 'peringatan darurat' menggema di media sosial menyerukan ajakan untuk melawan putusan Baleg DPR RI yang menganulir amar putusan MK soal Pilkada 2024.

PDIP menjadi satu-satunya partai parlemen yang menyatakan sikap kontra dalam Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) Pengambilan Keputusan Tahap I RUU Pilkada.

Dalam sebulan terakhir, nilai tukar rupiah bergerak di level rata-rata Rp15.987. Dalam asumsi makro 2025, kursi dipatok Rp16.100 atau melemah dari saat ini.

Video debat capres pada Pemilihan Presiden 2024, Prabowo sebut Anies tidak akan jadi Gubernur kembali viral di media sosial

Peluang Anies Baswedan dan PDIP untuk bertarung di Pilkada 2024 semula terbuka ketika MK mengeluarkan 2 putusan krusial. Namun peluang itu pupus di DPR.

Fraksi Partai Gerindra menyetujui RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Rapat Kerja (Raker) Pengambilan Keputusan atas Hasil Pembahasan RUU Pilkada.

Tagar 'Peringatan Darurat' demokrasi tengah digaungkan warganet di media sosial yang menyuarakan tentang keprihatinannya terkait dengan Putusan MK.

DPR kejar tayang menggelar rapat paripurna untuk membahas revisi UU Pilkada yang baru saja dibahas pada hari ini Rabu 21 Agustus 2024.