APBN hanya akan membantu 20% dari total kebutuhan anggaran IKN senilai Rp466 triliun. Artinya, ke depan APBN hanya bisa menyediakan Rp16,7 triliun untuk IKN.
Kenaikan tukin 300% yang pernah terjadi di Kemenkeu berawal temuan Sri Mulyani bahwa gaji Dirjen Pajak terbilang kecil dibandingkan dengan tanggung jawabnya.
Menkeu Sri Mulyani menjelaskan pemerintah pusat sudah menggelontorkan banyak anggaran untuk transfer ke daerah, namun kerap tidak dimanfaatkan dengan baik.
Tunjangan kinerja (tukin) pejabat di kementerian/lembaga lain rupanya tidak setinggi Kemenkeu, terlebih Eselon I Ditjen Pajak yang bisa mencapai Rp113,37 juta.
Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara menjelaskan, pemerintah sudah menyiapkan Rp648,1 triliun dari APBN 2024 untuk pembiayaan utang yang berasal dari SBN.
Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara melaporkan realisasi anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) per 20 September 2024 telah mencapai Rp37,43 triliun.