Kenaikan PPN 12% dan Tax Amnesty dinilai tak efektif untuk meningkatkan pemasukan negara dan justru akan semakin menekan ekonomi masyarakat.

Terdapat ruang bagi pemerintah pusat untuk mengontrol kebijakan tarif Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB yang diterbitkan Pemda sebagai pelaksanaan opsen pajak.

Dua kali pelaksanaan tax amnesty terbukti tidak mendongkrak rasio pajak, bahkan tetap tidak mencapai target RPJMN. Kini, muncul wacana Tax Amnesty jilid III.

Menurut Kemenkeu, pemerintah akan menentukan pilihan yang optimal bagi masyarakat dan ekonomi terkait kenaikan PPN jadi 12%.

Perlindungan asuransi barang milik negara (BMN) saat ini belum menyeluruh. Padahal, Indonesia adalah negara dengan potensi tinggi bencana alam.

Ketua Dewan Profesor Unpad periode 2020-2025 menyebut Indonesia mengalami immiserizing growth dalam 5 tahun terakhir.

Menteri Ara menjelaskan ada kebutuhan dana yang diusulkan guna mendukung Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat.

PMK 81/2024 atau aturan sapu jagat tentang Coretax System akan menganulir 42 peraturan pajak. Berikut rinciannya.

Kantor Wilayah Kementerian Keuangan di Jawa Timur melakukan lelang sitaan secara serentak. Cek daftarnya.

Kementerian Keuangan menyatakan Indonesia bergabung dalam perjanjian AANZFTA yang menyebabkan bea masuk susu dari Australia dan Selandia Baru sebesar 0%.

Sri Mulyani Indrawati yang kembali menjadi Menkeu disebut-sebut sebagai sosok kunci yang membuat investor asing percaya akan pasar keuangan di Indonesia.

Setelah menjalankan penghematan anggaran perjalanan dinas sesuai arahan Prabowo, Kementerian Keuangan menghemat anggaran lebih dari Rp2 triliun.

Dari total tersebut, instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) mendominasi aliran modal asing yang masuk dengan angka Rp200 triliun.

Kementerian Keuangan melaporkan klaim yang sudah diterima untuk asuransi barang milik negara (BMN) per Oktober 2024 sebesar Rp2,45 miliar.

PHRI akan menyurati Menkeu imbas adanya kebijakan penghematan anggaran belanja perjalanan dinas

Bos Garuda Indonesia angkat suara mengenai dampak pemangkasan anggaran perdin pejabat terhadap bisnis penerbangan