Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta petugas kecamatan pro aktif mendatangi masyarakat di pelosok daerah.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan pemerintah daerah agar memperhatikan tiga hal yang harus menjadi perhatian bagi bagi pengembangan wisata di wilayah masing-masing.…

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Kementerian Agama untuk memandu pembacaan doa di setiap acara kenegaraan khususnya yang dihadiri oleh Presiden.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengecam keras tindak kejahatan pemalsuan vaksin karena dinilai tidak manusiawi.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan ada sekitar 3.000 peraturan daerah (perda) bermasalah yang telah diteken oleh pemerintah.

Kementerian Dalam Negeri meminta satuan polisi pamong praja atau Satpol PP tidak over acting dalam menjalankan tugasnya menegakkan peraturan daerah selama Ramadan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan semua daerah perlu memiliki peraturan daerah (perda) yang mengatur peredaran minuman keras/beralkohol (miras).

Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo menargetkan wilayah perbatasan dapat berubah 1000% dari kondisi saat ini pada…

Tjahjo Kumolo tak pernah melakukan perjalanan dinas dan kunjungan kerja ke luar negeri selama menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Mendagri Tjahjo Kumolo mengharapkan Partai Golkar yang tengah menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) segera melakukan konsolidasi agar bisa mendukung kebijakan…

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan segera melantik Arsyadjuliandi Rachman sebagai Gubernur Riau definitif, pekan depan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memperkirakan pengesahan revisi UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada akan mundur.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan tidak ada niat pemerintah untuk memperberat syarat calon independen yang ingin maju dalam pilkada 2017.

Kementerian Dalam Negeri meminta seluruh jajaran pemerintah daerah mempermudah seluruh hal yang terkait langsung dengan birokrasi.

Pemerintah ingin membatasi ambang batas partai politik dalam pengusungan calon kepala daerah dan wakilnya dalam revisi Undang-Undang (UU) Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada).