Kemendagri dilibatkan dalam proses penerapan Peraturan Presiden pengganti Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2017 yang mengatur tentang ketentuan sekolah 5 hari dalam sepekan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah presidential treshold 20%-25% mengandung kepentingan politik pemerintah untuk menyiapkan calon tunggal pada Pemilu 2019.

Pemerintah konsisten menetapkan ambang batas bagi partai politik untuk mengusung calon presiden atau presidential threshold pada angka 20% kursi DPR atau 25% perolehan suara…

Pemerintah bersiap menarik diri dari pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, apabila DPR terpaksa menggunakan opsi pemungutan suara atau…

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai media sosial akhir-akhir ini dipenuhi dengan isi yang bersifat provokatif, fitnah, dan berita sesat alias hoax.

Pemerintah sepakat mempercepat penggunaan sistem electronic government (e-government) di lingkungan pemerintah daerah.

Pemerintah menyatakan telah melakukan simulasi penambahan kursi DPR untuk daerah pemilihan tingkat provinsi.

Kementerian Dalam Negeri memastikan bahwa kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 15 Februari 2017 akan dilantik pada Jumat (12/5/2017).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta kepala daerah agar menghitung anggaran pelaksanaan Pilkada 2018 dengan cermat.

Proses pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran kedua berlangsung kondusif berkat peran aparat kepolisian yang didukung TNI termasuk intelijen.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan pihaknya akan memperketat proses pengajuan rancangan peraturan daerah (perda) yang diajukan oleh pemerintah daerah.

Kementerian Dalam Negeri sudah meneken kontrak penyediaan tujuh juta blanko KTP elektronik dengan perusahaan pemenang tender.nn

Pemerintah pusat meminta DKI Jakarta membuka diri dan mau bekerjasama dengan daerah sekitarnya dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan di ibu kota

Kementeri Dalam Negeri mengimbau pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan pembangunan daerah yang belum selesai alias mangkrak.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan laporan perekaman data KTP elektronik mencapai lebih dari 96%.