IHSG dan transaksi saham mengalami penurunan signifikan setelah kebijakan BEI mengenai full call auction (FCA) menuai banyak kritik dari investor.

pengawasan dan pengaturan kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat membawa dampak

Transaksi di bursa karbon sepi peminat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebut perlu kerja sama erat antara lembaga dan pelaku industri.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi batas BPR sebelum 31 Desember 2024 dan BPR Syariah (BPRS) untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp6 miliar.

OJK memberikan tanggapan mengenai laporan BPK terkait temuan aturan bank syariah yang dinilai belum optimal.

Pedoman ini dirilis OJK guna memperkuat karakteristik produk di perbankan syariah dan prinsip kehati-hatian serta manajemen risiko BPR Syariah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti Otoritas Jasa Keuangan terkait fungsi pengawasan setelah mencabut izin perusahaan leasing.

Berikut syarat BPR dan BPRS untuk dapat IPO dalam POJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPRS.

OJk mencatat adanya kemungkinan naiknya rasio kredit bermasalah pada sektor perbankan karena pemburukan kualitas kredit usai relaksasi Covid-19 dihentikan.

Peraturan OJK (POJK) No. 8/2023 dinilai akan berdampak positif terhadap industri asuransi.

Aturan penyederhanaan proses pengajuan produk asuransi tercantum dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 8 Tahun 2023 yang telah diundangkan pada 29 April 2024.

Pengamat menilai jumlah konglomerasi keuangan di Indonesia bakal bertambah seiring dengan rancangan aturan baru dari OJK.

BEI ungkap ada 3 sekuritas yang siap jadi market maker untuk mengerek nilai transaksi saham.

OJK akan merilis aturan baru soal Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK).

Di tengah banyaknya bank bangkrut, OJK saat ini sedang dalam proses pembuatan Peraturan OJK No 7/2024 tentang BPR dan BPRS.