Kebijakan hilirisasi mineral diklaim akan membawa Indonesia sebagai perekonomian terbesar ke-4 dunia.

Presiden Jokowi menyebut pemimpin Negara selanjutnya akan memiliki pekerjaan rumah untuk terus mendorong hilirisasi.

Presiden Jokowi menyampaikan pidato pembuka di agenda peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Tahun 2023.

Presiden Jokowi mewanti-wanti sosok pemimpin penggantinya nanti harus berani melanjutkan kebijakan hilirisasi meskipun ada risiko digugat WTO hingga ditekan IMF

Kebijakan hilirisasi Jokowi diyakini dapat memberikan nilai tambah berlipat bagi RI. Namun, muncul kritik bahwa hilirisasi justru menguntungkan pihak asing.

Komisi VII DPR RI meminta investasi hilirisasi mineral tak hanya berhenti pada tahap pengolahan awal

Pemerintah meyakini bahwa hilirisasi mineral akan meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia, hingga dua kali lipat dalam 10 tahun ke depan.

Kaltim sendiri telah banyak terjadi hilirisasi produk seperti nikel, smelter, batu bara, sawit, dan lain-lain.

Kementerian Investasi/BKPM menyebut pembangunan sejumlah smelter bauksit masih terkendala perosalan investor dan finansial.

Kementerian Investasi/BKPM mencatat kebijakan hilirisasi mineral telah mendongkrak nilai investasi industri hilirisasi sebesar 177,9 persen dalam waktu 4 tahun.

Anak buah Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menepis berbagai data dan pernyataan Ekonom Senior Faisal Basri soal hilirisasi pemerintahan Presiden Jokowi

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan Menteri Keuangan AS Janet Yellen membahas isu pendanaan JETP hingga Undang-Undang Pengurangan Inflasi (IRA).

Mineral fosfor merupakan salah satu komponen kunci untuk memproduksi baterai lithium-besi fosfat untuk mobil listrik, panel surya, dan chip komputer.

Pemerintahan era Joko Widodo (Jokowi) akan tetap melanjutkan kebijakan hilirisasi dan memberlakukan larangan ekspor mineral mentah, termasuk bauksit dan nikel.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut langkah itu sebagai strategi dalam menghadapi kebijakan diskriminatif IIRA milik AS dan CRM milik UE.