Institusi yang dilibatkan dalam Tim Pemburu Koruptor itu, kata Mahfud, yaitu Kejaksaan Agung, Polri, Kemenkumham, Kemendagri, dan departemen teknis lainnya.

Ali menyebut masih banyak buronan perkara BLBI yang melarikan diri dan menyembunyikan aset hasil korupsi BLBI di luar negeri hingga saat ini.

Bisnis, JAKARTA — Indonesia Corruption Watch menilai upaya perburuan koruptor dengan membentuk tim pemburu koruptor justru berpotensi tumpang tindih dengan penegak hukum…

Bisnis, JAKARTA — Strategi pemerintah dalam memburu tersangka korupsi maupun terpidana kasus korupsi yang melarikan diri tetap mengandalkan tim pemburu koruptor yang keberadaanya…

Nazzarudin sudah mendapat beragam remisi sejak 2013 setelah dirinya dipidana. Sejak saat itu, remisi yang didapat Nazaruddin diakumulasikan menjadi total 4 tahun 1 bulan,…

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 297 pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan jabatan pada periode 2004—2019 berasal dari swasta.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai narapidana kasus tindak pidana korupsi tidak perlu dibebaskan terkait dengan pandemi virus corona (COVID-19).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut narapidana kasus tindak pidana korupsi tidak perlu dibebaskan terkait dengan pandemi virus corona (COVID-19)

Seharusnya, jika ada koruptor yang terindikasi terkena virus Covid-19, mereka tak perlu dibebaskan, tetapi bisa dikarantina.

Usulan untuk membebaskan koruptor terkait pencegahan penyebaranan virus Corona di dalam Lembaga Pemasyarakat mendapat penolakan. Bahkan, ide tersebut dinilai berbahaya bagi…

Pengamat hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana Johanes Tuba Helan mengatakan, rencana revisi PP 19/2012 sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan.

Pemerintah diminta berpikir masak-masak sebelum memutuskan untuk membebaskan narapidana korupsi dengan alasan mencegah wabah Corona.

Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ansori mengatakan dirinya setuju dengan vonis hukuman mati bagi terdakwa kasus tipikor.

Analis politik dari Universitas Diponegoro Teguh Yuwono memandang perlu pendidikan politik bagi rakyat supaya mereka tidak memilih eks narapidana koruptor pada Pemilihan…

MK mengubah Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) yang berisi persyaratan calon kepala daerah.