Perjanjian ekstradisi RI-Singapura diharapkan dapat mempermudah Indonesia untuk menangkap buron-buron terutama koruptor yang kabur ke Singapura.

Penandatanganan perjanjian ekstradisi RI-Singapura ini adalah momentum bersejarah lantaran Indonesia telah mengupayakan perjanjian ekstradisi dengan Singapura sejak lama.

Viral di media sosial, terdapat foto terpidana maupun mantan narapidana kasus korupsi dijual di situs jual beli NFT.

Komisi Nasioal Hak Asasi Manusia (Kom­nas HAM) menilai hukum­an mati kepada ter­dak­wa tindak pidana korupsi dinilai tidak cukup efektif dalam mendukung upaya pem­­berantasan…

Mahfud MD menilai putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap eks Menteri KKP Edhy Prabowo merupakan berita baik dan dapat menyadarkan bahaya korupsi.

Pelaku korupsi yang ditangkap KPK sekitar 86 persen merupakan lulusan perguruan tinggi.

Mahfud MD menyebut bahwa 86 persen koruptor adalah lulusan perguruan tinggi. Pernyataan itu menuai respons Alvin Lie.

Kita selalu terkaget-kaget ketika Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan konferensi pers, siapa lagi yang akan diumumkan menjadi saksi atau tersangka korupsi.…

KPK menjelaskan bahwa pihaknya hanya menjajaki kemungkinan untuk menggunakan testimoni dari para mantan narapidana tersebut sebagai pembelajaran kepada masyarakat.

Emir Moeis terakhir kali melaporkan hartanya pada 26 Januari 2010 atau kurang lebih 11 tahun lalu, saat masih menjabat sebagai anggota DPR.

Kejagung Membongkar pola baru yang kini dilakukan para koruptor untuk menyembunyikan aset hasil korupsinya agar tidak terdeteksi aparat penegak hukum.

Oleh karena itu, LPDP mengingatkan upaya mendidik putra-putri tidak hanya soal kualitas pendidikan, tetapi juga pelajaran soal integritas.

Refly mengatakan sikap pemerintah saat membuarkan ormas Front Pembela Islam (FPI) berbeda dengan perlakuan ke koruptor dan partai politik (parpol). Apa maksudnya?

Menkopolhukam Mahfud MD memberikan penjelasan terkait alasan koruptor bisa mendapatkan hukuman yang berbeda-beda.

Total kerugian negara Rp39,2 triliun, sedangkan pidana tambahan uang pengganti hanya Rp2,3 triliun.