Kemenkeu mengakui telah membahas penyesuaian tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok 2025 dengan Kemenko Perekonomian.

Pemerintah tak memasukkan rencana penerapan cukai plastik dan kenaikan tarif cukai rokok untuk mendongkrak penerimaan dalam RAPBN 2025.

Ekonom mengusulkan kebijakan cukai rokok yang moderat dan multiyears yang mampu mengoptimalkan penerimaan negara.

Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga semester I/2024 sebesar Rp210,29 miliar.

Pengamat meyakini penerimaan cukai rokok alias cukai rokok tak akan terdampak aturan larangan penjualan rokok eceran.

Pedagang warung, asongan, hingga penjual kopi keliling atau starling memprotes aturan baru terkait dengan larangan penjualan rokok eceran.

Pemerintah resmi melarang perdagangan eceran rokok, pedagang kecil hingga gerai warung tradisional terancam.

Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin buka suara setelah Jokowi meneken PP Kesehatan yang di dalamnya ada aturan melarang jual rokok eceran.

Penerimaan cukai berisiko menyusut usai pemerintah memperketat penjualan rokok.

Kebijakan tarif cukai tembakau yang awalnya bermaksud mengendalikan konsumsi rokok, juga berimbas peningkatan rokok ilegal.

Sejumlah barang, mulai dari rumah, tiket konser, makanan cepat saji, hingga detergen, masuk dalam usulan atau prakajian untuk dijadikan sebagai objek cukai.

Terdapat empat jenis produk plastik yang akan dikenakan cukai, yaitu kantong plastik, kemasan multi lapis, styrofoam, dan sedotan plastik.

Downtrading rokok atau peralihan konsumsi rokok ke jenis yang lebih murah kian marak terjadi setelah pemerintah mengerek tarif cukai hasil tembakau (CHT).

Pemerintah diingatkan memiliki celah dalam aturan cukai rokok oleh produsen produk olahan tembakau itu.

Kementerian Perindustrian meminta penjelasan mengetahui apakah barang yang dilepas ke pasar oleh Bea Cukai Kemenkeu merupakan bahan baku atau barang jadi.