Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan rasio perpajakan atau tax ratio Indonesia pada 2023 mencapai 10,2%.

Pelaku usaha menilai produk minuman berpemanis bukan satu-satunya penyebab penyakit tidak menular alias PTM seperti diabetes dan obesitas.

Pemerintah berencana menerapkan cukai minuman manis atau MBDK pada 2024 dengan target Rp4,39 triliun. Namun, pro dan kontra terkait cukai MBDK terus bergulir.

Sebanyak 48 arak Bali resmi berpita cukai dalam 2 tahun terakhir.

Wamenkes Dante Saksono Harbuwono mengatakan aturan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) bakal disahkan pada tahun ini.

Jika dibandingkan dengan periode 2022, realisasi penerimaan cukai hasil tembakau pada 2023 mengalami penurunan 2,35%.

Tarif cukai bagi pengusaha mikol lokal dinilai tidak adil karena para pengusaha mikol lokal justru memberi efek ekonomi berganda bagi masyarakat daerah.

Kemenkeu menerbitkan PMK No. 165/2023 yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 54/2023.

Berbanding terbalik dengan Indonesia, pemerintah Thailand sepakat memotong pajak atas minuman beralkohol guna meningkatkan pariwisata.

Pengusaha mewanti-wanti dampak dari kenaikan cukai minuman beralkohol secara mendadak dengan besaran yang dinilai berlebihan.

Gabungan Produsen Makanan dan Minuman (Gapmmi) mengaku tak setuju jikai cukai minuman manis diterapkan.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati resmi menaikkan cukai minuman beralkohol per 1 Januari 2024. Internastional Spirits and Wine Association (ISWI) pun buka suara.

Kenaikan tarif cukai minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) diproyeksikan menggoyang kinerja emiten terkait.

Ekonom CORE mengungkap dampak kenaikan cukai minuman alkohol mulai 1 Januari 2024.

Pemerintah dalam lampiran Perpres No. 76/2023 menetapkan rincian target dari cukai minuman bergula dalam kemasan (MBDK), yaitu sebesar Rp4,39 triliun pada 2024.