PP 28/2024 khususnya Pasal 429-463, dianggap tak jauh berbeda dengan isi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

Kemenkeu mengakui telah membahas penyesuaian tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok 2025 dengan Kemenko Perekonomian.

Pemerintah tak memasukkan rencana penerapan cukai plastik dan kenaikan tarif cukai rokok untuk mendongkrak penerimaan dalam RAPBN 2025.

Pemerintah membidik penerimaan cukai sebesar Rp244,19 triliun dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2025 atau naik 5,9% dari outlook tahun ini.

Emiten rokok Sampoerna (HMSP) dan Gudang Garam (GGRM) digadang-gadang menjadi penerima manfaat dari APBN 2025.

Ekonom mengusulkan kebijakan cukai rokok yang moderat dan multiyears yang mampu mengoptimalkan penerimaan negara.

Produsen rokok buka-bukaan pihak yang paling diuntungkan dari munculnya aturan larangan penjualan rokok secara eceran yang diterbitkan Pemerintahan Jokowi.

Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) berencana melakukan uji materil terhadap aturan penjualan rokok dalam PP No.28/2024.

Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga semester I/2024 sebesar Rp210,29 miliar.

Pelaku industri rokok menilai rencana pemerintah simplifikasi struktur tarif cukai berisiko menambah beban produsen dan meningkatkan rokok ilegal.

Rekomendasi IMF seperti penurunan threshold pengusaha kena pajak (PKP), penurunan threshold UMKM, penggantian PPnBM dengan PPN dan cukai kendaraan bermotor.

Terdapat sejumlah ciri rokok ilegal, seperti rokok tanpa pita cukai, rokok berpita cukai bekas pakai, hingga rokok yang salah peruntukkan. Kenali ciri-cirinya.

Larangan penjualan rokok secara eceran atau batangan dalam PP No.28/2024 dianggap merugikan para pedagang warung kelontong dan kaki lima.

Prospek emiten rokok seperti HMSP, GGRM dan WIIM dinilai masih muram dalam jangka panjang terbebani sentimen kenaikan cukai hingga pelarangan jual eceran.

Kinerja Laba HMSP, GGRM dan WIIM alami kontraksi pada semester I/2024. Tantangan hadapi paruh kedua tidak mudah setelah adanya larangan jual rokok eceran.