Sejumlah analis punya posisi dan asa berbeda untuk emiten rokok Gudang Garam (GGRM) dan Sampoerna (HMSP)

Kemenaker mengungkap risiko PHK massal jika pembatasan penjualan rokok diberlakukan.

Kebijakan terkait dengan pembatasan produk rokok dalam PP Kesehatan berpotensi merugikan penerimaan negara dan memicu penyebaran rokok ilegal.

Toko kelontong di Kota Malang menjadi sasaran Operasi Gempur Rokok Ilegal oleh tim gabungan dari Pemkot Malang dan Bea Cukai Malang.

Rasio setoran cukai  Sampoerna (HMPS) dan Gudang Garam (GGRM) berada pada level 65,95% dan 78,36% terhadap total beban pokok kedua emiten rokok.

Sampai 30 September 2024, HMSP mencatatkan laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp5,22 triliun.

Segmen SKT Sampoerna (HMSP) yang menghasilkan produk mulai dari Dji Sam Soe hingga Magnum menjadi penopang pertumbuhan penjualan kuartal III/2024.

HM Sampoerna (HMSP) membukukan penurunan volume penjualan rokok dan pangsa pasar secara tahunan untuk periode Januari 2024 hingga September 2024.

Pemerintah memberikan sinyal tidak menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) pada 2025 dan membuat petani sedikit lega

Kanwil DJBC Jateng-DIY ditarget meraih penerimaan negara sebesar Rp61,68 triliun pada tahun ini. Dari jumlah ini, cukai ditargetkan Rp59,24 Triliun.

Bea Cukai Malang kembali menggandeng Pemkab Malang menyisir toko kelontong untuk memberantas peredaran rokok ilegal.

Prospek emiten rokok masih dibayangi sederet sentimen negatif kendati rencana peningkatan tarif cukai hasil tembakau (CHT) 2025 dibatalkan.

DJBC Sulbagsel mencatat penerimaan bea cukai Sulsel per Agustus 2024 sebesar Rp310,06 miliar, tumbuh 35,19%.

Pengenaan cukai hasil tembakau (CHT) dinilai tak efektif untuk menekan tingkat konsumsi rokok di kalangan masyarakat

Para konglomerat rokok yang kembali cuan setelah cukai rokok batal naik tahun depan

Para pedagang pasar menilai aturan PP Kesehatan yang diturunkan dalam RPMK telah melakukan diskriminasi pada sektor ekonomi rakyat.