Sejumlah kebijakan yang akan berdampak kepada beban hidup masyarakat antara lain rencana kenaikan PPN, cukai rokok dan minuman manis, hingga tarif KRL.

Para petani tembakau dan cengkeh mengharapkan pemerintahan baru bisa menjamin keberlangsungan tanaman komoditas strategis tersebut.

Petani tembakau mengharapkan pemerintah untuk menghentikan pembahasan RPMK sebagai aturan teknis dan meninjau ulang PP No. 28/2024.

Wacana kenaikan cukai rokok hingga penerapan PP Kesehatan dinilai dapat berdampak pada kesejahteraan petani tembakau dan keberlangsungan industri rokok.

Usulan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) multiyears naik 5% lebih rendah dari kenaikan cukai rokok multiyears 2023—2024 sebesar rata-rata 10%.

Pengamat menilai tarif cukai minuman berpemanis yang rendah di awal penerapannya dan dievaluasi setelahnya sudah tepat.

Ketua BAKN, Wahyu Sanjaya, mengungkapkan bahwa meskipun tarif 2,5% dirasa kecil dan mengharapkan penerapan lebih tinggi.

Pada 2023—2024 cukai rokok naik rata-rata 10%. Usulan DPR soal kenaikan cukai rokok pada 2025 dan 2026 tercatat lebih rendah dari sebelumnya.

Petani tembakau berharap pemerintah tidak menaikkan cukai rokok pada 2025.

AMTI menilai pengesahan aturan turunan PP Kesehatan bakal menjerat kinerja industri hilir tembakau.

Forum Backstager Indonesia-Riau mencatat 62 anggota event organizer akan merasakan dampak langsung dari pengesahan Ranperda KTR.

Pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut akan menerapkan cukai minuman manis mulai 2025 mendatang.

Dari hasil penindakan, total rokok ilegal sebanyak 85.812 batang, dengan perkiraan nilai barang mencapai Rp64.034.952.

HM Sampoerna (HMSP) dan Gudang Garam (GGRM) menjual total ratusan miliar batang rokok dalam 4 tahun terakhir atau sebelum penjualan eceran dilarang.

Sejumlah operasi tengah digencarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan untuk berburu produk ilegal.