Pengelolaan hutan berbasis masyarakat perlu pendampingan pemerintah melalui penyuluhan dan pengawasan agar kelestarian hutan tetap terjaga dan masyarakat mendapat manfaat…
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan moratorium (jeda sementara) perizinan yang berkaitan dengan pelepasan…
Akira menerawang jauh ke sepanjang lahan yang beratus-ratus hektar itu. Terkadang dia meminta anak buahnya untuk mengabadikan gambar yang menarik sejauh matanya memandang.…
Sekitar 104.000 hektare hutan di Provinsi Banten dilaporkan kritis, sehingga terus dilakukan gerakan penghijauan guna melestarikan lingkungan alam setempat.
Asia Pulp & Paper Group (APP) menyambut baik keputusan Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) yang secara resmi menyetujui Skema Sertifikasi Pengelolaan…
Emiten industri bubur kertas PT Toba Pulp Lestari meraih pinjaman meraih pinjaman dari Pinnacle Company Limited sebesar US$30 juta setara dengan Rp366 miliar.
Berawal dari susahnya mencari kayu keras untuk material rumah bagi pasangan pengantin baru, masyarakat Desa Namo, Sulawesi Tengah membuat kesepakatan wajib tanam pohon bagi…
Kabupaten Pelalawan meminta pembebasan 72.000 hektar kawasan hutan dalam rancangan tata ruang wilayah Riau untuk digunakan sebagai perkampungan, sawah, dan perkebunan yang…
Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas) diresmikan hari ini lewat…
Lembaga internasional yang berpusat di Kanada, KPMG Performance Registrar Inc (KPMG PRI), akan menyiapkan prosedur pemeriksaaan menyeluruh untuk implementasi kebijakan pengelolaan…
Ketua Badan Pengurus Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HUMA) Chalid Muhammad mengatakan kualitas hutan Indonesia mengalami penurunan.
Direktur Eksekutif Epistema Myrna Safitri mengatakan pelaksanaan mekanisme Pengakuan dan Pembuktian Hak (PPH) sangat penting untuk mencegah peningkatan konflik agraria akibat…
Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) bersama dengan Kementerian Kehutanan meluncurkan mekanisme Pengakuan dan Pembuktian Hak (PPH).
Kampanye lingkungan yang rutin disuarakan oleh LSM Greenpeace diminta menggunakan kajian dan fakta-fakta ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis serta menggunakan…
Reformasi proses administasi dalam tubuh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) berjalan lambat. Indikasinya, sampai tahun ini baru disahkan…