Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi yang diajukan oleh sejumlah petani dan organisasi lingkungan terkait dengan pemanfaatan hutan.
Pemerintah Indonesia mengklaim melakukan praktik pengelolaan lahan berbasis gender sebagai salah satu upaya mencegah dampak buruk perubahan iklim di Tanah Air
Sebuah aliansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sipil, komunitas lokal, dan sektor swasta meluncurkan kerangka kerja pengelolaan lanskap berkelanjutan baru…
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia bersama 16 negara lainnya berkomitmen untuk melestarikan hutan dalam pembangunan yang berkelanjutan dalam konferensi perubahan…
Pemerintah menyatakan dana yang dibutuhkan untuk restorasi hutan dan lahan gambut yang rusak pada tahap pertama seluas 2 juta hektar mencapai sekitar Rp50 triliun selama…
Perkumpulan Huma menyatakan hanya sekitar 1% dari 41 juta hektare hutan adat dikelola oleh masyarakat akibat politik pembangunan tak berpihak pada masyarakat
Salah satu kunci utama dalam perbaikan tata kelola hutan dan iklim di Indonesia adalah dengan menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan negara kehilangan sekitar Rp86,9 trilun akibat tidak dipungutnya Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) selama…
Perkumpulan Huma mendesak pemerintah menetapkan 13 model hutan adat pada sepuluh provinsi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memisahkan kawasan hutan adat dari kawasan hutan…
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengembangkan konsep pengelolaan hutan desa untuk mengakomodir kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah untuk menyelidiki korporasi yang diduga terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di Sumatra serta Kalimantan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menilai para pengusaha sektor kehutanan sudah menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) tetapi belum…
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak banding Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas keputusan Komisi Informasi Pusat (KIP).
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan merevisi PP No. 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan sebagai solusi untuk mengatasi konflik lahan di kawasan hutan Indonesia.
LSM kehutanan TELAPAK dan Jaringan Untuk Hutan (JAUH) memerangi illegal logging dengan menciptakan gagasan Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL) bagi para mantan penebang liar.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan Indonesia memiliki modal hutan seluas 134 juta hektare, yang mana luas hutan tersebut merupakan…