Pemerintah memutuskan tidak hanya membeli tetapi juga bisa menjual surat berharga negara di pasar sekunder sebagai bagian dari pengelolaan kelebihan kas negara.
Memasuki semester II/2016, upaya pelaku industri keuangan nonbank untuk memenuhi kewajiban Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/2016 masih dihadapkan dengan mahalnya harga…
Otoritas Jasa Keuangan memperkirakan alokasi investasi industri keuangan non bank pada pada surat berharga negara dapat mencapai Rp286,2 triliun atau meningkat 94,64% pada…
Kepemilikan reksa dana pada instrumen surat berharga negara melonjak hingga 17,47% sepanjang tahun berjalan ini. Pertumbuhan tersebut cukup signifikan dibandingkan dengan…
Pemerintah akan merealisasikan 57%-60% dari rencana penerbitan surat berharga negara pada semester I/2015 untuk mengantisipasi penaikan suku bunga Amerika Serikat.
Pemerintah menghentikan lelang penerbitan surat berharga negara di pasar perdana sejalan dengan terpenuhinya target pembiayaan bruto APBN Perubahan 2014 senilai Rp429,8 triliun.
Berdasarkan data yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Juli 2014, penempatan pada surat perbendaharaan negara (SPN) oleh bank umum hanya mencapai Rp12,6 triliun,…