Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Askolani merespons mengenai rencana revisi aturan barang bawaan dari luar negeri.

Pembatasan barang bawaan pribadi, tidak termasuk barang pribadi penumpang yang dibawa dari Indonesia ke luar negeri, kemudian dibawa kembali ke Indonesia

Pemerintah diminta untuk mendorong Facebook dan Instagram untuk mengurus izin social commerce. Platform tersebut dinilai telah memenuhi unsur social commerce.

Aturan larangan dan pembatasan (lartas) impor ternyata malah bikin ritel merana. Kok bisa?

Kesepakatan WTO memperpanjang pembebasan bea masuk transmisi digital, tidak berpengaruh terhadap pengaturan transaksi yang termaktub dalam Permendag No.31/2023.

Kebijakan larangan dan pembatasan dinilai tidak akan berjalan efektif tanpa disertai sanksi tegas dari pemerintah.

Aturan lartas impor yang akan berlaku 10 Maret 2024 membuat pengusaha khawatir dan berharap pemerintah bisa membuka opsi revisi Permendag No. 36/2023.

Kebijakan pemerintah untuk menekan laju importasi produk ilegal melalui Permendag No. 36/2023 berpotensi memicu kelangkaan 7 bahan baku industri ini.

Wamendag Jerry Sambuaga meminta TikTok dan Tokopedia mentaati peraturan permendag no.31/2024 khususnya perihal transaksi di aplikasi.

Permendag post border ini pada awalnya bertujuan untuk meningkatkan produksi dalam negeri dengan memberikan kemudahan impor bagi barang tertentu.

Pelaku industri mulai resah akibat hambatan importasi bahan baku, khususnya untuk produk berorientasi ekspor.

Kementerian Perindustrian atau Kemenperin mengungkapkan impor bahan baku tergantung kepada peta pemasok dalam negeri, termasuk untuk industri polyester.

Pengelola pusat perbelanjaan menilai okupansi mal tidak akan optimal seiring imbas kebijakan pengetatan importasi.

Pemerintah menerapkan standar ganda data kepada TikTok usai mengambil alih 75% saham Tokopedia. Raksasa teknologi itu bisa lagi bertransaksi di aplikasi.

Pengamat sebut kembalinya TikTok Shop membuat Permendag No. 31/2023 harus diregulasi ulang.