Ketua MPR Zulkifli Hasan menyatakan bahwa amendemen UUD 1945, termasuk soal rencana diberlakukannya kembali Garis Besar Haluan Negara tergantung pada putusan presiden dan…
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki mengatakan bahwa akibat amendemen Undang-Undang Dasara UUD 1945 (UUD 45) pada tahun 2002 maka Pancasila…
Badan Pengkajian MPR siap memberi pilihan-pilihan solusi jika MPR, Presiden dan pimpinan partai politik sepakat melakukan amendemen atau kembali ke UUD 1945 yang asli.
Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan bahwa keberadaan UUD 1945 kini dalam kondisi anomali karena kepentingan indvidu, kelompok dan golongan berada di atas kepentingan masyarakat,…
Sejumlah Anggota Dewan Perwakian Daerah (DPD) kecewa dengan pidato Ketua MPR Zulkifli Hasan yang hanya menyinggung soal amendemen tanpa menyebutkan penguatan peran DPD sebagaimana…
Ketua MPR Zulkifli Hasan menyetujui atas usulan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk mengembalikan fungsi MPR dalam menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara…
Anggota Badan Pekerja (BP) MPR Martin Hutabarat mengakui tidak mudah untuk mengkaji sistem ketatanegaraan Indonesia karena persoalannya tidaklah sederhana selain masih banyak…
Memperingati Hari Veteran Nasional, para pahlawan mengkritik adanya perubahan Undang-undang Dasar 1945 oleh pelaku politik era reformasi tanpa melewati referendum.
Pakar hukum dan tata negara menilai rencana DPR dan DPD dalam mengamandemen UUD 1945 terkait dengan hak dan kewenangan DPD dalam mengemban tugas pokok dan fungsi legislasi,…