Rencana mengembalikan pemilihan presiden ke MPR dalam rangka memperbaiki dan mengevaluasi pemilihan presiden menunjukkan elit politik gagal memahami persoalan pemilu dan…

Komisi Yudisial (KY) melakukan roadshow ke kantor wakil presiden untuk memperkuat posisi lembaga penegak kehormatan hakim itu.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menjamin berbagai usulan mengenai amendemen UUD 1945 akan dikonsultasikan dengan Presiden Jokowi.

Majelis Permusyawaratan Rakyat 2019—2024 akan menjalankan rekomendasi periode sebelumnya yaitu mengamandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945. Dikhawatirkan isi perubahan…

Jalan menuju amendemen terbatas Undang-Undang Dasar tampaknya semakin terbuka. Konsep perubahan pun terus digodok.

Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sudah dilakukan sebanyak empat kali.

Amandemen terbatas disebut akan mendukung sinergi lembaga negara untuk mendorong perkembangan negara.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menegaskan bahwa rencana amandemen UUD 1945 yang selama ini bergulir di publik bersifat terbatas.

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki mengatakan bahwa akibat amendemen Undang-Undang Dasara UUD 1945 (UUD 45) pada tahun 2002  maka Pancasila…

Badan Pengkajian MPR siap memberi pilihan-pilihan solusi jika MPR, Presiden dan pimpinan partai politik sepakat melakukan amendemen atau kembali ke UUD 1945 yang asli.

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan bahwa keberadaan UUD 1945 kini dalam kondisi anomali karena kepentingan indvidu, kelompok dan golongan berada di atas kepentingan masyarakat,…

Sejumlah Anggota Dewan Perwakian Daerah (DPD) kecewa dengan pidato Ketua MPR Zulkifli Hasan yang hanya menyinggung soal amendemen tanpa menyebutkan penguatan peran DPD sebagaimana…

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan bahwa momentum peringatan Hari Konstitusi pada 18 Agustus mendatang akan menentukan nasib amendemen atas UUD 1945.

Amendemen kelima atas UUD Negara 1945 oleh MPR masih sulit untuk dilakukan mengingat kepentingan para anggota DPD dan DPR yang berbeda-beda.

Tiga pandangan muncul sekaitan isu amandemen UUD 1945. Dari ketiga opsi atau usulan dari masyarakat, MPR memilih salah satunya.