Apalagi, semua partai politik saat ini telah siap-siap menghadapi pemilu 2024.

Partai Ummat juga menanyakan mengenai masa jabatan presiden menjadi tiga periode yang semakin kencang berhembus.

Djarot Saiful Hidayat menyatakan tidak ada pembahasan terkait penambahan jabatan presiden hingga tiga periode dalam wacana amendemen UUD 1945.

Tudingan itu prematur. Dari segi politik, hal tersebut sulit terjadi, karena partai politik sudah bersiap menghadapi Pemilu 2024.

Kita pernah mengalami kekuasaan yang disalahgunakan selama puluhan tahun, meski kini kondisinya sudah berbeda.

Yanuar mengingatkan, tidak mudah untuk melakukan amendemen, karena butuh persiapan yang panjang dan proses yang rumit.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat memastikan bahwa MPR RI belum memutuskan apapun terkait wacana amendemen UUD 1945.

Stabilitas negara bakal dipertaruhkan apabila wacana amandemen tersebut terus dipaksakan.

Konsentrasi dan energi bangsa lebih difokuskan untuk menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sehingga amandemen UUD 1945 sebaiknya tidak dilanjutkan.

Saleh Partaonan Daulay meminta rencana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak dilakukan dengan terburu-buru.

Komisi II DPR RI menyebut memundurkan Pemilu ke 2027, harus dengan melakukan amandemen UUD 1945.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjadi acuan peringatan Hari Konstitusi dan merupakan dokumen hukum yang memuat cita-cita Indonesia merdeka.

Apa pun latar belakang agama masyarakat Indonesia, keberpihakan Indonesia kepada Palestina adalah wujud pelaksanaan konstitusi pembukaan UUD 1945.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid menegaskan tidak ada agenda amandemen UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden.

Meski Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan secara de jure, hal itu tak menghilangkan hak anggota-anggotanya untuk berorganisasi.