Pemerintah dan DPR seketika satu suara, ingin mereformulasi mandatory spending. Porsi anggaran pendidikan berpotensi mengecil.

Paus Fransiskus mengutip sebuah motto lawas, ‘opus justitiae pax’, dalam pidatonya di hadapan Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (4/9/2024).

Para ahli hukum tata negara meminta Baleg DPR RI menghormati putusan MK demi menjaga stabilitas hukum dan demokrasi di Indonesia.

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mencoba menyuarakan kembali konsep Demokrasi Ekonomi kepada Presiden Soeharto pada awal dekade 1990.

Wacana Presiden dan Wakil Presiden RI kembali dipilih MPR kembali menghangat dan menuai polemik

Rektor Universitas Paramadina, Didik Rachbini angkat bicara mengenai wacana mengembalikan sistem pemerintahan kepada UUD 1945 yakni Presiden dipilih MPR

Ketua MPR Bambang Soesatyo membuka peluang amandemen UUD 1945, dengan salah satu tujuan untuk mengkaji pemilu langsung oleh rakyat.

Tugas dan wewenang Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan diatur dalam UUD 1945.

Poin penting pidato Ketua MPR Bambang Soesastyo (Bamsoet) di Sidang MPR 2023 seperti pemilu hingga rencana amandemen UUD 1945

Fadel Muhammad, menyatakan belum ada pembicaraan terkait wacana amandemen UUD 1945 agar presiden dipilih oleh MPR.

Upaya amandemen UUD 1945 untuk memungkinkan penundaan pemilu dalam keadaan darurat telah mendapatkan sorotan media asing.

Pakar hukum tata negara menyebut putusan PN Jakpus yang menunda Pemilu 2024 aneh dan melanggar peraturan.

UUD 1945 ini sendiri, disahkan sebagai Undang-Undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Idris Laena membantah klaim Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) terkait kesepakatan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Beberapa pakar hukum konstitusi menilai upaya menghidupkan PPHN melalui konvensi ketatanegaraan tidak bisa diterima secara keilmuan.

Wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden tidak memiliki kepada alas argumentasi konstitusional yang kuat dan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 22E ayat…