Pemerintah akhirnya menjawab alasan penggunaan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam penghitungan kenaikan upah minimum yang diatur dalam PP No. 78/2015 tentang…

Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan alasan digunakannya masa 5 tahun dalam melakukan pengkajian item dan nilai kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai dasar penghitungan…

Pemerintah menghapuskan ketentuan diperbolehkannya penggunaan mata uang asing dalam pembayaran upah pekerja dalam PP No. 78/2015 tentang Pengupahan.n

Kementerian Ketenagakerjaan akan menerbitkan setidaknya delapan regulasi turunan dari PP No. 78/2015 tentang Pengupahan yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo akhir…

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Priyono menyatakan akan melakukan rapat lanjutan pekan depan terkait nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) DKI Oktober…

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melalui aksi serentak di berbagai wilayah di Indonesia mendesak para gubernur dan bupati untuk menolak paket kebijakan ekonomi…

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melalui aksi serentak di berbagai wilayah di Indonesia mendesak para gubernur dan bupati untuk menolak paket kebijakan ekonomi…

Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Bali menilai keputusan pemerintah pusat mengeluarkan skema kenaikan upah buruh berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi…

Kebijakan upah belum memberi angin segar bagi UKM di Tangerang

Kalangan pengusaha menyambut baik paket kebijakan ekonomi jilid IV yang baru dirilis pemerintah pusat tentang ketenagakerjaan salah satunya fokus pada pengupahan.

Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi mengatakan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan yang menjadi bagian dari paket kebijakan…

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, para pekerja seharusnya tidak perlu melakukan unjuk rasa lagi meminta kenaikan upah dengan paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan…

Pemerintah masih menyembunyikan besaran persentase iuran dalam program jaminan pensiun.

PT Jakarta Mega Trans (JMT) tidak memberikan kesejahteraan bagi juri mudinya.

PT Transjakarta sudah membayar sesuai kontrak yang mencerminkan jenis dan usia bus serta komponen upah yang dibayarkan oleh para operator kepada para pengemudinya.