Lagi-lagi sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari tripartit (Pemerintah, Pengusaha, Buruh) masih berlangsung alot. Sidang kedua yang digelar kembali pada Rabu (19/10/2016)…

Kalangan pengusaha meminta agar pemerintah lebih rasional dalam menggodok Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang menjadi amanat PP nomor 78 tahun 2015 tentang…

Kementerian Ketenagakerjaan mengakui proses sosialisasi sistem pengupahan baru yang tertuang dalam PP No. 78/2015 sangat sulit, terutama di kalangan pekerja.

Kementerian Ketenagakerjaan akan menerbitkan aturan khusus yang mengatur tentang pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan sistem pengupahan yang baru.

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan PP Pengupahan merupakan kebijakan yang terbaik yang bisa diambil pemerintah untuk kepentingan dunia usaha dan para pekerja.

Komisi IX DPR memutuskan untuk membentuk panitia kerja (panja) tentang pengupahan sebagai tindaklanjut dari banyaknya aksi penolakan kalangan pekerja terhadap PP No.78/2015…

PP 78/2015 tentang Pengupahan dinilai akan menghindarkan terjadinya politisasi penetapan besaran upah minimum oleh kepala daerah yang biasa terjadi setiap tahunnya.

Pemerintah akan segera menerbitkan PP yang khusus mengatur tentang keberadaan dewan pengupahan khusus di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai regulasi turunan dari UU No.…

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berencana untuk segera membentuk dewan pengupahan di 15 kabupaten/kota pada Desember mendatang.

Pengimplementasian PP Pengupahan No. 78/2015 masih mengundang kontroversi. Pasalnya, sejumlah elemen buruh menganggap PP tersebut tidak berpihak kepada mereka.

Jutaan buruh berencana melakukan aksi mogok kerja nasional pada 18--20 November 2015 jika tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh pemerintah.

Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati meminta kepada pemerintah untuk merevisi PP No. 78/2015 tentang Pengupahan karena dinilai tidak memberikan peningkatan kesejahteraan…

Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan bahwa untuk penentuan kenaikan upah minimum pada tahun depan tidak akan dilakukan survei kebutuhan hidup layak (KHL).nn

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai penerbitan PP No. 78/2015 tentang Pengupahan bukanlah ditujukan untuk kepentingan pengusaha semata, namun untuk kepentingan…