Memasuki Semester II/2022, Kemenaker mulai menghitung upah minimum periode 2023. Tahun lalu, rerata kenaikan UM sebesar 1,09 persen, bagaimana untuk 2023?
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa revisi PP Pengupahan itu tentu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di satu sisi, dan di sisi lain tidak menganggu kelangsungan…
DENPASAR Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Bali menyebutkan ada sebanyak 30% perusahaan di Bali belum menerapkan struktur skala upah, padahal aturannya telah ditetapkan sejak 2015.
Lagi-lagi sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari tripartit (Pemerintah, Pengusaha, Buruh) masih berlangsung alot. Sidang kedua yang digelar kembali pada Rabu (19/10/2016)…
Kalangan pengusaha meminta agar pemerintah lebih rasional dalam menggodok Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang menjadi amanat PP nomor 78 tahun 2015 tentang…
Kementerian Ketenagakerjaan mengakui proses sosialisasi sistem pengupahan baru yang tertuang dalam PP No. 78/2015 sangat sulit, terutama di kalangan pekerja.
Kementerian Ketenagakerjaan akan menerbitkan aturan khusus yang mengatur tentang pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan sistem pengupahan yang baru.
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan PP Pengupahan merupakan kebijakan yang terbaik yang bisa diambil pemerintah untuk kepentingan dunia usaha dan para pekerja.
Komisi IX DPR memutuskan untuk membentuk panitia kerja (panja) tentang pengupahan sebagai tindaklanjut dari banyaknya aksi penolakan kalangan pekerja terhadap PP No.78/2015…
PP 78/2015 tentang Pengupahan dinilai akan menghindarkan terjadinya politisasi penetapan besaran upah minimum oleh kepala daerah yang biasa terjadi setiap tahunnya.
Asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah berharap Pemerintah tidak mengintervensi dewan pengupahan terkait penetapan upah minimum kabupaten/kota.
Pemerintah akan segera menerbitkan PP yang khusus mengatur tentang keberadaan dewan pengupahan khusus di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai regulasi turunan dari UU No.…