Pemerintah masih menggodok formula baru penetapan upah minimum atau UMP 2025 usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Apindo menyebut pemerintah setidaknya telah empat kali melakukan perubahan aturan terkait pengupahan dalam satu dekade ini.

DPR menegaskan Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang pengupahan sudah tidak berlaku lagi sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK),

Pemerintah tengah menggodok aturan baru penetapan upah minimum atau UMP usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi UU Cipta Kerja.

Kemenaker mengungkap rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional terkait dengan formula pengupahan dalam penetapan UMP 2025.

Proses penatapan UMP saat ini sudah mulai berjalan, salah satunya dengan mengikuti rapat kerja nasional terkait pengupahan.

Kadin menilai aturan pengupahan yang tertuang dalam PP No.51/2023 memberikan kepastian berusaha bagi para investor.

UMK Kota Surabaya Rp4,7 jutaan. Gresik, Sidoarjo, Pasuruan dan Mojokerto, sebesar Rp4,6 jutaan. Kisaran Rp3,3 jutaan, Kota Malang, Pasuruan dan Kab Malang.

Menurut Kemnaker, upah Rp10 juta per bulan bisa tercapai jika ada koordinasi yang sinergis antar berbagai sektor

Serikat Pekerja menyebut aturan pengupahan yang dibuat pemerintahan Presiden Joko Widodo merugikan pekerja karena penetapan upah yang semakin rendah.

Indeks tertentu secara pasti akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP) yang masih dalam proses penyusunan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mulai memberikan sinyal terkait besaran upah minimum pada 2023 yang akan segera diumumkan akhir November.

Penerapan struktur dan skala upah di perusahaan  bertujuan agar upah yang diterima berkeadilan dan menguntungkan pengusaha dan pekerja/buruh.

RPP pengupahan juga akan memengaruhi pemda dalam melakukan penyesuaian upah yang dinilai seringkali berada di atas penetapan pemerintah.

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa revisi PP Pengupahan itu tentu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di satu sisi, dan di sisi lain tidak menganggu kelangsungan…

Dewan Pengupahan Kota Sorong segera terbentuk menindaklanjuti hasil sidang Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat yang digelar di Manokwari pekan lalu.