Ketua DPR Bambang Soesatyo mengapresiasi kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang terus melakukan sosialisasi dan kampanye pelaporan pajak.

Tak hanya anggota DPR, tim KPK juga nantinya akan mendampingi para anggota MPR dan DPD yang belum melaporkan harta kekayaannya.

Gayung bersambut, usulan KPK agar Laporan Harta Kekayaan Penyelengga Negara diintegrasikan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan mendapat persetujuan Menteri…

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memeriksa harta kekayaan 14 kepala daerah di Provinsi Jambi.

Tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) anggota DPR masih terhitung rendah. Dari 524 legislator, hanya 40 orang yang menyerahkan LHKPN. Sisanya,…

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi membantah tudingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN).

Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat Kementerian Pertahanan (Kemenhan) merupakan instansi yang tingkat kepatuhannya terendah dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara…

Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada tahun 2018 cenderung menurun dibandingkan dengan tahun 2017.

PT Bank Riau Kepri memulai penerapan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara secara elektronik (eLHKPN) bagi semua pegawai di bank pembangunan daerah tersebut.

Di peringkat pertama, total harta kekayaan yang dimiliki oleh salah satu calon anggota DPD mencapai Rp20.005.765.593.909.

Dia menyatakan sudah ada konfirmasi dari KPK bahwa data LHKPN yang dikirim secara elektronik tidak bisa dibuka.

Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru terpilih agar rutin menyerahkan LHKPN. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah…

Masih banyak penyelenggara negara yang belum mengaktifkan akun LHKPN maupun melaporkan daftar harta dan kekayaan yang dimiliki.

JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi merilis jumlah bakal calon kepala daerah yang telah melaporkan harta kekayaan sebagai syarat administrasi dalam penetapan calon kepala…

Setidaknya ada 39 calon kepala daerah yang tidak melaporkan daftar harta kekayaannya ke KPK.