Berdasarkan situs elhkpn.kpk.go.id, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo tercatat memiliki harta Rp7.334.890.287 ketika melapor pada 31…

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyatakan partainya resmi merapat ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dengan masuknya dua anggota partainya dalam kabinet…

Anggota DPR termuda Hillary Brigitta Lasut yang punya harta Rp9,13 miliar menjadi berita terpopuler di kanal Nasional Bisnis.com, Rabu (2/10/2019).

KPU memastikan tidak akan ada perpanjangan jadwal tahapan penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari anggota DPR terpilih.

Polri memastikan 9 perwira tinggi aktif yang mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK sudah melaporkan harta kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara,…

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bisa didaftakan mulai 22 hingga 29 Mei 2019 termasuk pada hari akhir pekan.

Erwin Siahaan (36), pengemudi ojek online memperoleh 2.038 suara dan mengamankan satu kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan untuk periode 2019--2024.

Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengumumkan nama-nama caleg petahana yang tak mengumumkan Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik 2018-2019. Pengumuman bisa…

pengumuman nama-nama tersebut agar publik memiliki informasi tambahan terkait anggota DPR maupun DPRD yang kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tahun ini.

Adapun berdasarkan catatan KPK per 31 Maret, masih ada 7.010 anggota DPRD yang belum melaporkan hartanya dari jumlah wajib lapor 17.644, kemudian 32  orang DPD RI yang belum…

Baru 49,1% anggota DPR yang menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut positif instruksi Jaksa Agung Nomor: INS-003 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Pengisian LHKPN 2019 yang mengingatkan jajaran bawahannya…

Komisi Pemberantasan Korupsi mengapresiasi 27 instansi dengan tingkat kepatuhan tinggi, di tengah masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan LHPKN secara keseluruhan.

Tingkat kepatuhan anggota DPRD DKI untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara masih berada di bawah angka 10 persen.