Bisnis, JAKARTA — Jelang pendaftaran calon kepala daerah peserta pemilihan kepala daerah serentak 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan para calon untuk menyerahkan…

Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik untuk tahun pelaporan 2019 per 1 Mei 2020 mencapai 92,81%.

Jika dibandingkan dengan harta saat pelaksanaan Pilgub Jateng pada 2018 lalu, harta kekayaan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo naiklebih dari Rp3 miliar.

Bisnis, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan aparatur negara yang belum menyampaikan kewajiban pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara untuk menyerahkannya…

Lembaga antirasuah mengingatkan para Penyelenggara Negara (PN) untuk segera menyampaikan laporan kekayaannya paling lambat pada 30 April 2020.

Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik untuk pelaporan tahun 2019 per 31 Maret 2020 meningkat 8% yakni menjadi 81,76% dibandingkan periode…

Masa perpanjangan pelaporan itu juga berlaku untuk kewajiban penyampaian LHKPN jenis khusus, yakni bagi para penyelenggara negara (PN) yang baru pertama kali menjabat atau…

Bisnis, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan sejumlah staf khusus presiden, staf khusus wakil presiden, dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang belum…

laporan LHKPN merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih…

Dia mengaku baru melaporkan harta kekayaannya ke KPK lantaran disibukkan dengan adanya restrukturisasi lembaga dalam hal ini Bekraf ke kementerian yang dipimpinnya saat ini.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan bahwa pelaporan harta kekayaan seorang penyelenggara negara harus dilaporkan secara benar.

Tercatat Ari memiliki memiliki kekayaan mencapai Rp Rp37.561.339.665. Ari juga punya aset delapan bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Bogor, Bekasi, Jakarta dan Bali…

Febri menjelaskan bahwa 6 menteri yang belum melaporkan LHKPN ini sebagian besar berasal dari pihak swasta yang sebelumnya bukan penyelenggara negara.

Enam menteri dan empat wakil menteri Kabinet Indonesia Maju serta satu kepala badan masih belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Fadli Zon menyebut ada yang ingin Rzieq Shihab tidak di Indonesia menjadi berita terpopuler di kanal Nasional Bisnis.com pada Senin (2/12/2019).