Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menginginkan standar pelayanan publik seluruh satuan kerja di lingkungan pemerintah provinsi setempat bukan sekadar berkualitas,…

Tim Panel Independen Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengumumkan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018.

Tim Panel Independen Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengumumkan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jendeal TNI (Purn.) Moeldoko mendorong pemerintah untuk memperbanyak pembangunan mal pelayanan publik (MPP).

Mal Pelayanan Publik di Tomohon resmi beroperasi. Sebanyak 233 jenis layanan perizinan dan nonperizinan dilayani di mal ini.

Jumlah Inovasi yang didaftarkan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 7,5% dari jumlah Inovasi tahun lalu sebanyak 3.054…

Ombudsman Republik Indonesia mengharapkan 5 kabupaten di Bali yakni Klungkung, Bangli, Tabanan, Buleleng, dan Jembrana dapat meraih kategori hijau atau predikat baik terkait…

Mal Pelayanan Publik Sewaka Dharma Kota Denpasar meladeni 154 jenis layanan dari 12 sektor perizinan dan nonperizinan yang berada dibawah naungan Dinas Penanaman Modal dan…

Pemkot Denpasar segera mengoperasikannmal pelayanan publik di Gedung Sewaka Dharma yang merupakan inovasi dan terobosan untuk memudahkan warga mengurus administrasi kependudukan…

Penghargaan Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2017 itu diberikan kepada masing-masing 6 Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), 2 Kantor Pertanahan dan 9 Kepolisian Resor se-Indonesia.…

Pemerintah menetapkan 11 pemerintah daerah di Tanah Air harus mengoperasikan Mal Pelayanan Publik pada tahun ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur…

Sebanyak enam daerah tidak mampu memenuhi standar pelayanan publik yang telah diatur sesuai Undang-Undang (UU) Pelayanan Publik.

Kementerian Pertahanan merupakan satu-satunya kementerian pemerintah pusat yang menempati zona merah pelayanan publik berdasarkan penilaian Ombudsman.

Pelayanan publik di instansi pemerintah masih mendominasi aduan masyarakat ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Jawa Tengah.

Pemkot Denpasar menggandeng Balai Sertifikasi Elektronik atau BSrE Lembaga Sandi Negara untuk menerapkan penggunaan tanda tangan elektronik.