Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menegaskan pentingnya tindak lanjut aduan terhadap pelayanan publik yang disampaikan oleh masyarakat.

Sebanyak 74% dari 1.000 pelapor yang menjadi responden survey menyatakan puas terhadap kinerja Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dalam menyelesaikan laporan.

Pada Januari 2017 nanti Polda Metro Jaya akan menjalankan proyek percontohan pelayanan publik berbasis informasi teknologi.

Ombudsman Republik Indonesia mencatat, hingga Juni 2016 sudah lebih dari 4.000 laporan masyarakat yang melaporkan pelayanan publik yang diselenggarakan instansi pemerintah.

Pemerintah Kota Tangerang tengah mengembangkan aplikasi yang berfungsi untuk memantau integrasi sejumlah aplikasi layanan pemerintahan digital.

Presiden Joko Widodo mendesak reformasi birokrasi dan deregulasi tidak hanya terselenggara di layanan investasi dan aktivitas bisnis, melainkan juga terlaksana di bidang…

Pemerintah Kota Tangerang Selatan diminta agar menyiapkan seluruh kantor kecamatan di wilayahnya untuk membuka layanan terpadu malam hari, seperti yang sudah mulai kantor…

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meminta setiap instansi pelayanan publik harus menyediakan tempat pengaduan masyarakat

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menyatakan bahwa pelayanan publik bebas dari praktek KKN merpupakan hak setiap warga negara.…

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggelar sosialiasi tindak lanjut evaluasi daerah yang dipilih menjadi role model pelayanan publik di Bali.…

Pemerintah Provinsi Sumatra Utara masuk dalam zona kuning atau memiliki tingkat kepatuhan sedang dalam pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Provinsi Kalimantan Timur memperoleh zona hijau atau peringkat 11 nasional dari 34 provinsi terkait kepatuhan pelayanan publik.

Pemerintah Kota Pontianak ingin kinerja pelayanan publik bagi masyarakat kota itu terlaksana dengan baik.

Pada 2015, Ombudsman Republik Indonesia melakukan penelitian tingkat kepatuhan pemerintah pusat dan daerah terhadap pemenuhan standar pelayanan publik sesuai UU 25/2009.

Mayoritas pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia tidak patuh terhadap Undang-undang pelayanan publik sehingga tercapai kepastian pelayanan kepada masyarakat.