Pemerintah Kota Semarang, terus menggenjot pendapatan daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan menargetkan pajak PBB mencapai Rp376 miliar sepanjang 2018.
JAKARTA -- Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) terus meminta pemerintah untuk mengkaji mengkaji peraturan perpajakan yang dibebankan kepada pengembang, karena…
DKI Jakarta optimistis dapat mengejar target penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan-perkotaan atau PBB-P2 sesuai dengan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah…
Kepala Dispenda Kubu Raya, Supriaji, mengatakan masyarakat derahnya bisa melakukan pembayaran PBB secara online melalui ATM Bank Kalbar, tanpa harus datang lagi ke kantor…
Pemerintah Kota Tangerang Selatan meluncurkan program penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berlaku mulai 26 November 2016-31 Agustus 2017.
Untuk menggenjot perolehan pajak bumi bangunan (PBB), Pemerintah Kota Medan menyelenggarakan PBB Fair di empat lokasi, mulai Senin-Rabu (28-30) November 2016.
Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang mengincar potensi tambahan pajak dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Palembang yakni pipa minyak dan gas yang…
Wali Kota Pontianak Sutarmidji mengatakan, pembayaran PBB P2 melalui sistem ATM adalah terobosan Pemkot Pontianak dan PT BNI dalam mempercepat pelayanan transaksi non tunai…
Wali Kota Pontianak Sutarmidji mengatakan, pembayaran PBB P2 melalui sistem ATM adalah terobosan Pemkot Pontianak dan PT BNI dalam mempercepat pelayanan transaksi non tunai…
Dinas Pendapatan Kota Malang merancang pemotongan atau diskon besaran pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk lahan pertanian mencegah petani untuk menjual untuk kepentingan…
Program penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Malang diminati wajib pajak yang ditandai dengan banyak permohonan memanfaatan fasiltias tersebut.
Pemberlakuan program itu diyakini akan diminati oleh masyarakat kota minyak. Belum lama ini Rahmad melontarkan usulan program pemberlakuan amnesty PBB berkaca dari kesuksekan…
Puluhan wajib pajak kategori besar di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, belum melunasi pajak bumi dan bangunan hingga tanggal jatuh tempo pada 29 Agustus 2016.