Saat ini realisasi pembayaran PBB tahun 2024 di Kota Madiun sudah mencapai 72%.

Bapenda Kota Palembang melaporkan realisasi pendapatan Pajak Bumi Bangunan (PBB) di wilayah itu per 2 Agustus 2024 mencapai Rp132 miliar.

Dengan capai PBB yang masih di bawah 50 persen dari seharusnya, maka dilakukan berbagai upaya agar realisasi lebih maksimal.

Mulai 1 Agustus-31 September 2024 sanksi-sanksi administrasi PBB tahun-tahun sebelumnya terhapus secara otomatis.

Ini Alasan Pemprov DKI Jakarta membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 2024 hingga 100%.

Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan pembayaran PBB-P2 Tahun 2024 hingga 2024. Cek syarat dan ketentuan di sini.

Melalui program itu bagi masyarakat yang memiliki tunggakan PBB dan membayar selama masa program itu, otomatis dendanya akan terhapus.

Pembayaran PBB-P2 harus dilakukan tanpa menunggu batas waktu jatuh tempo pada 31 Agustus setiap tahunnya.

Pemerintah Kabupaten Sumedang menargetkan serapan pajak dari sektor Pajak Bumi Bangunan (PBB) di 2024 naik menjadi Rp101 miliar dari sebelumnya Rp85 miliar.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang diandalkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.

Untuk pajak yang terutang yang sekian lama belum terselesaikan karena rumah kosong akan dilakukan penghapusan.

Keberhasilan capaian PBB tersebut merupakan hasil berbagai inovasi yang dijalankan Bapenda Kota Semarang.

Simak ketentuan aturan pengurangan PBB dari Menkeu Sri Mulyani berdasarkan PMK No. 129/2023.

Menkeu Sri Mulyani merilis aturan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ke sejumlah sektor.

Pengadilan Pajak memenangkan PT Angkasa Pura I dalam perkara PBB Perdesaan dan Perkotaan Bandara Internasional Yogyakarta Rp28 miliar menjadi Rp7,8 miliar.

Pemerintah Kota Batam meluncurkan Sarana Informasi Bus Interaksi Pajak (Si Bijak) dan QRIS untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Kamis (10/8/2023).