Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberikan relaksasi pajak bagi pelaku usaha, khususnya bagi yang terdampak pandemi Covid-19.

Jumlah tunggakan piutang wajib pajak pembayaran PBB-P2 di wilayah DKI Jakarta sebesar Rp10.838 triliun hingga 31 Oktober 2020.

Latar belakang pemberian relaksasi PBB-P2 itu juga dimaksudkan untuk meningkatkan cash flow atau arus kas sektor usaha terdampak menuju libur panjang akhir tahun 2020.

Tingkat kepatuhan pembayaran PBB-P2 di wilayah DKI Jakarta masih berada di angka 55,53 persen.

Kebijakan pembebasan PBB-P2 itu memberi stimulus yang signifikan pada sektor properti di DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2020 tidak mengalami kenaikan.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok Jawa Barat memberikan keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan (P2),…

Plafon kredit maksimal yang bisa diberikan untuk setiap wajib pajak PBB mencapai Rp20 juta dengan masa kredit selama 24 bulan.

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Malang sebesar Rp4,41 miliar tertagih lewat program Sunset Policy, yakni penghapusan denda, di sektor pajak daerah tersebut.

Pemerintah Kota Semarang mengklaim telah mencapai target pendapatan melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Jatuh tempo atau batas akhir pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) akan berlangsung pada 16 September 2019.

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penagihan pada 23 wajib pajak (WP) yang total tunggakan…

Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta secara resmi memberikan Surat Keputusan atas pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada Wakil…

Pemerintah Kota Palembang melonggarkan wajib pajak atau WP yang merasa ada ketidaksesuaian nilai tagihan pajak bumi bangunan atau PBB yang telah dinaikkan pemerintah.

Target peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD menjadi Rp1,3 triliun membuat Pemerintah Kota Palembang menaikkan pajak potensial salah satunya pajak bumi dan bangunan…