Tidak Punya Izin, Reklame Liar di Kebayoran Bakal Dibongkar

Kota Cimahi, Jawa Barat, dinilai sudah terlalu sesak dengan papan reklame. Itu sebabnya Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) kota yang berada di sebelah barat Bandung itu melakukan…

Pemerintah Kota Bogor menolak keras pemasangan spanduk atau pun embel-embel iklan rokok untuk berbagai acara, seiring telah ditegakkannya Perda Kawasan Tanpa Rokok di kota…

Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor membongkar puluhan reklame, spanduk dan banner yang sudah kedaluwarsa.

Ketua Asosiasi Media Luar Ruang Indonesia (AMLI) DKI Jakarta Nuke Maya Saphira mengaku kecewa terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yang melarang…

Perubahan fungsi jembatan penyebarangan orang di Jl Juanda, dekat kampus UIN Jakarta, di Ciputat, Tangerang Selatan, sudah diduga saat pembangunannya sekitar 3 tahun yang…

Pemerintah Kota Semarang menyatakan bakal melakukan penataan secara menyeluruh pada kebijakan izin reklame di wilayahnya seiring rencana penyesuaian konfigurasi penerimaan…

Puluhan papan reklame, baliho dan spanduk liar ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja karena dianggap mengganggu keindahan kota.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan berkoordinasi dengan Dinas Penataan Kota dan Permukiman serta Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu guna mengerek…

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menaikkan tarif sewa atas papan reklame yang berdiri di tanah aset Pemprov.

Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) DKI mengaku tidak bertanggung jawab atas kejadian robohnya papan reklame kemarin sore, Selasa (23/4/2014) di Slipi, Jakarta…

Pemprov DKI Jakarta menaikkan pajak nilai sewa reklame sebesar 25% per meter per segi per hari dari nilai kontrak, yang berlaku mulai bulan ini.

Pemerintah Kota Balikpapan akan menertibkan reklame yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Sebab berpotensi mengganggu estetika kota.

Upaya Asosiasi Advertising Malang (AAM) agar Pemkot Malang, Jawa Timur, menunda waktu kenaikan pajak iklan (reklame) sebesar 300% pada tahun depan, tidak membuahkan hasil.

Bisnis.com, JAKARTA—Strategi iklan Kementerian Perdagangan terkait dengan ajakan untuk menggunakan produk dalam negeri dinilai tidak efektif dan menghamburkan anggaran.