Bapenda Kota Pekanbaru bersama Satpol PP melakukan penertiban terhadap reklame yang tidak berizin atau telah habis masa tayangnya.

14 orang meninggal dunia di Mumbai India karena tertimpa billboard raksasa yang roboh

Penerimaan asli daerah dari pajak reklame diperkirakan mencapai Rp5 miliar, tetapi Kota Balikpapan akan melarang iklan produk tembakau demi kesehatan publik.

Surat edaran ini menyatakan bahwa tidak ada lagi izin reklame rokok yang diberikan untuk seluruh wilayah atau ruas jalan umum di Kota Balikpapan.

Tim penertiban reklame akan segera melakukan penindakan terhadap puluhan tiang reklame tanpa izin tersebut.

Banyak ditemukan reklame tidak berizin atau yang berizin tapi digunakan tidak sesuai peruntukannya, seperti reklame rokok di kawasan tanpa rokok.

Untuk itu jika Anda tertarik, salah satu opsi yang membuka bisnis ini adalah Reklame Printer Center (RPC), yakni berfokus pada signage dan interior.

Evakuasi Agustinus Woro dari atas papan reklame tersebut dipimpin oleh Kabagbinops Lantas Polda Metro Jaya AKBP Dermawan Karo Sekali.

Kabupaten Badung mulai merapikan sebanyak 177 unit reklame dan billboard bermasalah karena tidak sesuai dengan masterplan.

BP Batam bersama tim gabungan penataan reklame di Kota Batam menertibkan reklame yang tidak memiliki izin.

Pemkot Makassar diminta fokus pada penertiban dan pembenahan tata kelola penerimaan pajak reklame daripada menyusun regulasi yang justru lebih mengarah pada pembatasan reklame…

Masih terdapat sejumlah aspek yang dinilai masih mengganjal optimalisasi penerimaan pajak reklame Kota Makassar termasuk salah satunya adalah tata kelola dukungan peraturan…

Pemerintah Kota Palembang akan menerapkan sistem baru untuk memangkas waktu pengurusan perizinan bagi pemilik media reklame.

Asosiasi Perusahaan Media Luargriya Indonesia (AMLI) mengkhawatirkan lesunya iklim investasi atas reklame di DKI Jakarta seiring dengan dijalankannya Pergub No. 148/2017…

Tim Penertiban Terpadu Penyelenggaraan Reklame akan memulai penertiban tahap kedua penertiban reklame di kawasan kendali ketat.

Kurangnya sinkronisasi data reklame diakui sebagai hambatan atas kebijakan penertiban reklame yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sejak Desember 2018.