Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara melaporkan realisasi anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) per 20 September 2024 telah mencapai Rp37,43 triliun.

Sri Mulyani menyoroti tren aliran modal asing sudah mulai pulih di masa menjelang penurunan suku bunga The Fed, baik di pasar saham maupun SBN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa defisit APBN mencapai Rp153,7 triliun atau setara 0,68% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Bank Indonesia (BI) mencatat uang beredar dalam arti luas (M2) pada Agustus 2024 naik tipis menjadi Rp8.973,7 triliun.

Permintaan domestik yang masih tertahan hingga turunnya jumlah kelas menengah membuat target penerimaan PPN dan PPnBM yang tinggi sulit tercapai.

Indef menyoroti gelontoran anggaran ketahanan pangan pemerintah yang dinilai belum mampu mendorong kinerja pertanian.

Aturan lama menetapkan ketersediaan pangan adalah kondisi adanya pangan hasil produksi dalam negeri dan cadangan nasional, tidak mengutamakan impor.

Menurut Sri Mulyani, sulit bagi seorang menteri mengharapkan jajarannya bekerja maksimal apabila gaji dan tunjangan kinerjanya kecil.

Multilateral Instrument Subject to Tax Rule dapat menguatkan ketentuan anti penghindaran pajak dalam sistem perpajakan Indonesia.

Penarikan utang pada 2025 atau tahun pertama pemerintahan Prabowo melonjak, naik 40,2% dari pembiayaan utang tahun ini.

Utang Luar Negeri Indonesia per Juli 2024 naik 4,1% secara tahunan, di antaranya terpengaruh pelemahan nilai tukar dolar AS ke mata uang lain, termasuk rupiah.

Menkeu Sri Mulyani berharap pemangkasan suku bunga The Fed dapat berdampak pada perekonomian AS dan juga negara lainnya, termasuk Indonesia.

Ketua Banggar DPR yang juga kader PDIP Said Abdullah menuturkan harapannya agar Menkeu Sri Mulyani tetap dalam pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Dugaan kebocoran data pajak terjadi saat Kemenkeu akan meluncurkan Core Tax Administration System (CTAS) dan implementasi NIK menjadi NPWP.

DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menjadi UU APBN 2025.

Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi lebih ngegas menjadi salah satu alasan Bank Indonesia (BI) pangkas suku bunga acuan 25 bps jadi 6% pada September 2024.