Kementerian Keuangan menegaskan bahwa keputusan kenaikan PPN 12% akan diserahkan kepada pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sejatinya amanat Undang-Undang (UU) No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 2025 jadi 12%.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memasukkan anggaran tambahan untuk mengakomodir program presiden terpilih Prabowo Subianto dalam APBN 2025.

Ekonom Bank Mandiri memproyeksikan pemangkasan suku bunga akan terus terjadi pada sisa tahun ini, baik bagi The Fed maupun Bank Indonesia (BI).

APBN hanya akan membantu 20% dari total kebutuhan anggaran IKN senilai Rp466 triliun. Artinya, ke depan APBN hanya bisa menyediakan Rp16,7 triliun untuk IKN.

Kenaikan tukin 300% yang pernah terjadi di Kemenkeu berawal temuan Sri Mulyani bahwa gaji Dirjen Pajak terbilang kecil dibandingkan dengan tanggung jawabnya.

Keputusan pemerintah untuk tidak meningkatkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) 2025 menjadi sentimen positif baru bagi saham emiten-emiten rokok.

Baru delapan bank yang menjadi anggota sekaligus pemilik CCP, sehingga BI belum dapat mewajibkan seluruh bank melakukan transaksi derivatif melalui CCP.

Saham HM Sampoerna (HSMP) mengebul lebih dari 6% ketika pemerintah mengumumkan cukai rokok tidak jadi dinaikkan tahun depan.

Pemerintah dinilai perlu memberikan kepastian harga rokok ketika memutuskan untuk menunda kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) alias cukai rokok pada 2025.

Penerapan pajak minimum global, terutama top-up tax bagi perusahaan multinasional, berpeluang menambah penerimaan negara hingga Rp8,8 triliun.

Implementasi kebijakan pajak minimum global, yang merupakan bagian dari Pajak Internasional akan berdampak pada efektivitas insentif yang diluncurkan.

Kemenkeu tetap memperkirakan defisit APBN 2024 pada akhir tahun nanti adalah 2,7% dari PDB, meskipun realisasi pada Agustus hanya 0,68%.

Pendapatan negara dari bea dan cukai tercatat senilai Rp183,2 triliun per Agustus 2024, rokok menjadi penyumbang terbesar.

Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengatakan ada risiko dalam aspek pengawasan apabila kemasan rokok dibuat polos atau plain packaging.

Hingga akhir pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025 yang telah diketok pada pekan lalu, pemerintah belum akan menaikkan tarif cukai rokok.