Sudah terlalu banyak asumsi makro pada APBN 2020 yang meleset di tengah wabah virus corona, sehingga pemerintah harus mengubah anggaran tersebut.

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan cukai per Februari 2020 sudah mencapai Rp19,06 triliun, tumbuh 89,2% (yoy) dimana pada Februari tahun lalu hanya terealisasi sebesar…

Dari data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), defisit anggaran tumbuh 16,2% (yoy) dibandingkan Februari 2019, ketika defisit masih tercatat sebesar Rp54,03 triliun atau 0,34%…

Penerimaan pajak hingga Februari 2020 terkontraksi -4,9 (yoy) dengan realisasi sebesar Rp152,9% (yoy).

Merujuk pada Nota Keuangan APBN 2020, setiap 1% perubahan pertumbuhan ekonomi bakal berdampak pada pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, hingga kebutuhan pembiayaan.

Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan membebaskan pengenaan cukai etil alkohol dalam pembuatan hand sanitizer, surface sanitizer, dan antiseptik untuk tujuan sosial.n

Kinerja anggaran negara hingga bulan kedua tahun ini masih belum memuaskan. Penerimaan pajak yang kendor serta belanja pemerintah yang jorjoran menyebabkan defisit anggaran…

Kontraksi pada penerimaan pajak terutama disebabkan oleh wabah Covid-19 yang menurunkan kinerja korporasi dan kegiatan ekspor impor serta penurunan harga minyak global yang…

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal ini bakal berkisar hanya sebesar 4,5% hingga 4,9%.

Namun, bila BNPB memutuskan untuk menerapkan lockdown, Sri Mulyani pun mengatakan pihaknya siap untuk turut membantu memfasilitasi kebijakan tersebut.

Tata cara pemberian pembebasan cukai etil alkohol tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 172/PMK.04/2019 dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor…

Tambahan bansos yang akan diberikan masih akan memanfaatkan program bansos yang selama ini sudah ada seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)…

Berdasarkan penghitungan awal Kementerian Keuangan, jumlah anggaran belanja nonprioritas yang dapat direlokasi untuk menanggulangi Covid-19 mencapai Rp5 triliun hingga Rp10…

Ketentuan jumlah pekerja tersebut diambil dari kesepakatan antara Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kemenko Perekonomian, dan Badan Koordinasi…

Lockdown diperlukan untuk membatasi penyebaran Covid-19 di Jabodetabek hingga daerah sekitarnya karena karena kepadatan jumlah penduduk dan mobilisasi di daerah tersebut.

Angin segar bagi dunia usaha diberikan lagi oleh pemerintah. Kali ini bagi industri padat karya melalui investment allowance.