Secara simbolik, kain hitam itu menutupi logo dan tulisan Komisi Pemberantasan Korupsi di depan Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Minggu (8/9/2019).

Rencana revisi UU No. 30/2002 tentang KPK sebelumnya disepakati semua fraksi sebagai RUU atas usulan inisiatif badan legislatif DPR untuk kemudian akan dibahas bersama pemerintah.

Dalam revisi UU KPK, lembaga itu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya nantinya akan diawasi oleh Dewan Pengawas KPK yang berjumlah lima orang.

Tercatat, Ketua DPR RI dan Ketua DPD aktif, dan sejumlah menteri aktif yang melakukan korupsi juga sebelumnya telah diproses lembaga antirasuah.

Bisnis, JAKARTA — Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus taktis menjawab pertanyaan Komisi III DPR terkait dengan wacana revisi UU KPK saat uji kelayakan dan kepatutan…

Rencana revisi UU No. 30/2002  sebelumnya disepakati semua fraksi sebagai RUU atas usulan inisiatif DPR untuk kemudian akan dibahas bersama pemerintah di kemudian hari.

Surat tersebut ditujukan kepada Presiden Joko Widodo agar menolak dan tak melanjutkan pembahasan bersama badan legislasi DPR.

Seharusnya badan legislasi DPR dapat membahas RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2019. Revisi UU KPK, sama sekali tidak termasuk dalam…

Rumusan RUU KPK yang diajukan DPR dinilai secara nyata memperlemah kelembagaan KPK.

Chrystelina mengatakan semua pihak yang dipanggil tersebut akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andra Agussalam.

Hal itu menyusul kesepakatan semua fraksi atas revisi UU KPK pada rapat paripurna di Komplek Parlemen pada Kamis (5/9/2019).

Di tengah belum selesainya polemik penolakan calon pimpinan KPK belakangan ini, kini muncul kembali ancaman pelemahan terhadap lembaga itu melalui revisi UU KPK.

ICW menyoroti sebelas draft di dalam RUU KPK yang dinilai dapat melemahkan lembaga itu.

Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas korupsi ke depan dinilai tak akan seprogresif saat ini, menyusul kesepakatan semua fraksi atas revisi UU KPK pada rapat…

DPR menyepakati revisi UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi RUU atas usulan inisiatif DPR untuk kemudian akan dibahas bersama pemerintah.

Dalam rapat itu, DPR menyepakati revisi UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk kemudian akan dibahas bersama pemerintah.