Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melakukan Kampanye Keselamatan Pelayaran di Pelabuhan Kumai, Kalimantan Tengah.

Kementerian Perhubungan menggelar uji petik kelaiklautan kapal penumpang tradisional di Pelabuhan Kumai, Kalimantan Tengah untuk menjaga standar keselamatan [pelayaran di…

Manajemen PT Kereta Api Indonesia (Persero) menargetkan integrasi antara truk dan kereta api barang mulai diimplementasikan pada tahun depan.

Indonesia diminta meniru negara-negara di Eropa dalam upaya pengembangan angkutan logistik berbasis kereta api.

Kementerian Perhubungan telah memberikan izin operasi bagi empat maskapai penerbangan komersial pascabencana gempa di Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah. Keempat maskapai…

Kementerian Perhubungan mulai memberikan izin lagi bagi pesawat komersial dari dan ke Palu pascaterjadinya bencana gempa di Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah.

Pemerintah memutuskan bahwa bencana gempa di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah yang terjadi pada Jumat (28/9/2018) tidak menjadi bencana nasional. 

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengajak warga kota Bekasi meningkatkan keselamatan berlalu lintas.

Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek PP 55/2018 terkait pengembangan angkutan barang berbasis rel. Hal itu menyusul rencana untuk mengintegrasikan…

Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Budi Setiyadi telah mengatakan bahwa hingga hari ini kondisi Pelabuhan Penyeberangan Taipa dan Terminal Mamboro rusak…

Kementerian Perhubungan akan menerapkan kebijakan pembatasan mobil pribadi dengan skema ganjil genap untuk lima ruas jalan di Bali.

JAKARTA — Kementerian Perhu­bungan menciptakan aplikasi Informasi Angkutan Pariwisata untuk mengecek rekomendasi kendaraan pariwisata dan bus yang telah memenuhi standar…

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyatakan  akan mencabut izin operasi  perusahaan bus pariwisata yang melanggar aspek keselamatan.

Keberadaan bus dengan sistem bus rapid transit (BRT) tidak efektif di sejumlah provinsi/kota.

Anggota Komisi V DPR RI Muhidin Mohamad Said mengusulkan polemik taksi dan ojek online cukup diakomodasi dalam peraturan daerah. Pasalnya, tidak semua daerah memerlukan kehadiran…

Ada beberapa kota yang diprediksi tidak optimal dalam pengoperasian BRT lantaran terkendala subsidi tarif dari pemerintah daerah.