PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menciutkan armada bus rute Kampung Melayu-Tanah Abang dari 15 unit menjadi tinggal lima unit.

Serikat Pegawai PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) optimistis memenangkan gugatan uji materi UU No. 19/2013 tentang Badan Usaha Milik Negara atau UU BUMN di Mahkamah…

Komisi Pemilihan Umum (KPU) di berbagai daerah menggelar pengundian nomor urut kontestan pemilihan kepala daerah serentak 2018, Selasa (13/2/2018) kemarin.

Serikat Pegawai PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menggugat kewenangan Menteri Badan Usaha Milik Negara mengambil sejumlah keputusan strategis dalam forum rapat umum…

Partai pengusung mendukung rencana bakal calon gubernur Sumatra Utara Jopinus Ramli Saragih menggugat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumut soal legalitas ijazah.

Kendati diwarnai aksi meninggalkan sidang, Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan UU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,…

Ketua KPK Agus Rahardjo merasa heran karena kasus tangkap tangan kepala daerah masih terus berlangsung.

PDIP mengakui besarnya kebutuhan dana untuk mengikuti kontestasi kepala daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi karena telah menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai objek hak angket parlemen.

Mahkamah Konstitusi menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menjadi objek hak angket Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muchammad Romahurmuziy ramai dibicarakan ketika mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) , Sabtu (3/2/2018).

Komisi II DPR mencium keterlibatan para pemodal di balik usulan pembentukan daerah otonom baru.

Politisi partai oposisi di Senayan meminta para pengusul pembentukan daerah otonom baru untuk terus melobi pemerintah pusat walaupun saat ini kebijakan pemekaran wilayah…

DPRD Maluku mendesak pemerintah pusat untuk membentuk 5 daerah otonom baru di provinsi tersebut.

akim Konstitusi I Dewa Gede Palguna sempat memberi catatan atas isi berkas gugatan norma obstruction of justice UU Tipikor.

Pengacara senior Fredrich Yunadi terancam tidak dapat lagi menjadi kuasa hukum Setya Novanto saat berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK).