Momentum perubahan postur APBN 2016 nyatanya tidak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melakukan konsolidasi fiskal yang lebih realistis. Lubang risiko fiskal diklaim mampu…
Kendati pasar portofolio sempat bergejolak karena adanya keputusan keluarnya Inggris dari Uni Eropa, otoritas investasi optimis kondisi itu tidak akan merembet ke investasi…
Ruang fiskal yang muncul akibat penambahan pendapatan negara bersih dalam postur sementara Rancangan APBN Perubahan 2016 mayoritas dialokasikan untuk kementerian/lembaga…
Seiring dengan tambahan pendapatan negara dalam postur sementara RAPBN Perubahan 2016, pemangkasan pagu dana transfer khusus menyempit menjadi hanya Rp800 miliar, dari usulan…
Alih-alih kembali diturunkan, pendapatan negara dalam postur sementara RAPBN Perubahan 2016 kembali naik tipis sekitar 3% dari usulan awal pemerintah. Kenaikan ini muncul…
Kendati belum masuk ke pembahasan belanja, pemerintah diminta mempersempit patokan defisit anggaran dalam RAPBN Perubahan 2016 dari usulan 2,48% menjadi 2,35% terhadap produk…
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak di tingkat panitia kerja DPR hingga kini belum rampung. Kendati demikian, anggota dewan masih menjanjikan rencana…
Akumulasi masih terkontraksinya realisasi penerimaan pajak dan tidak pastinya kondisi ekonomi global ke depan memicu agresivitas pemerintah menerbitkan surat utang negara…
Menko Perekonomian Darmin Nasution menilai turunnya BI Rate pada RDG bulan ini sesuai dengan harapan karena hingga bulan lalu kredit tercatat masih melambat.
Kendati antusias para wajib pajak dalam rencana kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dinilai cukup besar, target arus ke kas negara seharusnya tetap realistis.
Akumulasi lemahnya konsumsi masyarakat, masih tertahannya investasi swasta, dan belum pulihnya kinerja ekspor membuat pemerintah menurunkan asumsi laju produk domestik bruto…
Pemerintah melunak dan mensinyalkan akan menurunkan asumsi laju produk domestik bruto dari usulan yang ada dalam RAPBNP 2016 sebesar 5,3% menjadi 5,1%-5,2%.
Anggota dewan mempertanyakan langkah pemerintah yang telah memasukkan potensi penerimaan pajak dalam rencana kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.
Badan Pemeriksa Keuangan menyematkan opini Wajar Dengan Pengecualian pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2015 atau sama dengan prestasi pada tahun sebelumnya.