Badan dan/atau pelaku usaha di Kawasan Ekonomi Khusus wajib menyerahkan kuasa pada otoritas pajak untuk membuka seluruh rekening perbankan terkait usahanya jika ingin mendapat…

Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II/2016 tidak lebih dari 5,1%, naik tipis dari realisasi kuartal sebelumnya 4,92%.

Bagi wajib pajak yang baru memperoleh mulai tahun ini tidak wajib melampirkan fotokopi surat pemberitahunan (SPT) pajak penghasilan terakhir saat mengajukan pengampunan pajak.

Pengajuan pengampunan pajak atau tax amnesty hanya bisa dilakukan secara offline lewat kantor pajak.

Pemberlakuan lelang melalui internet (e-auction) sebagai langkah modernisasi pelaksanaan lelang dinilai lebih praktis

BKPM melakukan matchmaking dengan mempertemukan tujuh perusahaan asal China yang berminat menanamkan modalnya dengan sembilan perusahaan lokal

Masih belum selesainya segala persiapan kebijakan pengampunan pajak membuat pihak Kemenkeu menunda salah satu tahapan lelang jabatan Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan…

Di tengah segala persiapan eksekusi kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty, Kemenkeu juga tengah mencari sosok pengganti Ken Dwijugiasteadi di kursi Staf Ahli Bidang…

Pengesahan UU Pengampunan Pajak diprediksi ikut membantu pertumbuhan ekonomi nasional hingga bergerak di kisaran 5,1%-5,2% pada tahun ini dan selanjutnya merangkak naik 5,5%…

Utang yang menjadi pengurang harta sebagai dasar pengenaan uang tebusan dipatok dalam Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.

Nilai harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir menjadi dasar pengenaan uang tebusan dalam kebijakan pengampunan pajak.

Tarif uang tebusan atas harta yang sudah berada di dalam negeri dan harta yang akan direpatriasi dari luar negeri ke Tanah Air sama dan progresif tiap periodenya. Sementara,…

Harta di dalam negeri yang dideklarasikan maupun harta dari luar negeri yang direpatriasikan wajib berada di Tanah Air minimal selama tiga tahun.

Wajib pajak yang melakukan repatriasi hartanya yang ada di luar negeri bebas memilih salah satu instrumen investasi yang ada dalam Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.

Sejalan dengan sistem self assessment, Surat Pernyataan yang diajukan wajib pajak (WP) dianggap diterima sebagai Surat Keterangan apabila hingga 10 hari kerja belum ada keputusan…

Wajib pajak yang telah menerima Surat Keterangan akan memperoleh fasilitas sesuai yang diamanatkan dalam pasal 11 ayat (5) UU tentang Pengampunan Pajak.