Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan delapan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang baru saja menyerahkan Surat Kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo ingin…
Kementerian Dalam Negeri melansir Peraturan Mendagri No. 22/2016 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah…
stana Kepresidenan berkukuh menerapkan segala cara untuk menekan harga sejumlah komoditas pangan pokok, termasuk mempercepat rencana importasi daging yang sudah dibahas sejak…
Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Ryamizard Ryacudu mengaku belum menerima usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional.
badan pengawas administrasi pemerintah dan aparat penegak hukum harus memiliki pandangan yang sama dalam melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang.
Kementerian Perhubungan berkomitmen membantu Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk mengelola stabilitas harga daging dengan menyiagakan enam rute kereta…
Kementerian Perhubungan mengindikasikan akan mulai menerapkan larangan beroperasi terhadap jenis truk di atas 3 sumbu selama 7-8 hari ketika momentum arus mudik dan arus…
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Brussels, Belgia, mengimbau warga negara Indonesia yang berada atau akan berkunjung ke Belgia untuk selalu waspada.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menyatakan pengumuman rekrutmen terbuka untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk…
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan mengumumkan analisis organisasi sebagai landasan untuk memangkas lebih dari 1 juta Pegawai…
Presiden Joko Widodo menyatakan implementasi paket deregulasi dan pemangkasan aturan-aturan yang menghambat dunia usaha adalah upaya untuk membuat ekonomi Indonesia kompetitif…
Seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia akan menerima tunjangan kinerja Rp1,56 Rp19,36 juta mulai tahun ini.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan semua daerah perlu memiliki peraturan daerah (perda) yang mengatur peredaran minuman keras/beralkohol (miras).