Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menuntaskan pengalihan listrik masyarakat dari PT Musi Banyuasin Electric Power (MEP) ke PT PLN.

Untuk mewujudkannya, PTBA menjalankan berbagai langkah supaya dapat menghadirkan energi tanpa henti untuk negeri.

Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.

Pemkab OKI bekerja sama dengan berbagai pihak secara simultan melaksanakan operasi pasar murah.

PT Semen Baturaja Tbk. menyalurkan bantuan untuk penyandang disabilitas, anak yatim, dhuafa, dan santri tahfidz serta peralatan masjid di sekitar perusahaan.

Pemprov Sumsel kembali melaksanakan program pasar murah Dekranasda Sumsel dan Kriya Sriwijaya Ramadan Sale 2024 di Kriya Sriwijaya, Palembang, Rabu (27/3/2024).

Pertumbuhan ekonomi di Sumsel tetap kuat, meskipun terjadi perlambatan pada triwulan IV 2023 dan sepanjang tahun 2023.

Tujuan acara ini adalah bentuk kepedulian dan partisipasi BKOW dalam menyemarakkan bulan Ramadan serta membantu pemerintah untuk menekan laju inflasi di Sumsel.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir terus menggencarkan pasar murah untuk menjaga keterjangkuan harga menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Layanan penukaran uang rupiah ini tersedia di 145 titik loket perbankan. Loket ini dibuka pada 26 Maret-2 April 2024 setiap hari Selasa pukul 09.00-11.00 WIB.

Agenda pada persidangan kali ini adalah pembacaan duplik atau tanggapan replik yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan.

Dalam repliknya, JPU meminta Majelis Hakim menolak semua nota pembelaan (pledoi) dari para terdakwa maupun tim penasehat hukumnya.

PT Semen Baturaja Tbk. (SMBR) melakukan pelaksanaan pemeliharaan menyeluruh secara rutin atau overhaul pada pabrik Baturaja II, Kabupaten OKU, Sumatra Selatan.

Disbudpar Sumsel meluncurkan Calendar of Event South Sumatra 2024 dan Road to Festival Sriwijaya XXXII 2024 di Monpera Palembang, pada Kamis (21/3/2024).

Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2025, Kamis (21/3/2024).

Menurut Surat Edaran MA No.10 Tahun 2020, kerugian ini dapat menjadi kerugian negara apabila anak perusahaan BUMN menerima dan menggunakan fasilitas negara.