DPR resmi memasukkan RUU tentang Perubahan atas UU 11/2016 tentang tax amnesty ke dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2025.

Komisi XI DPR mengusulkan RUU Pengampunan Pajak ke dalam Prolegnas Prioritas 2025, membuka peluang munculnya program tax amnesty jilid tiga.

Dalam kondisi immmiserizing growth, pertumbuhan ekonomi justru dibarengi dengan kenaikan tingkat kemiskinan dan kerentanan masyarakat.

Indef mendorong Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia November 2024 untuk menurunkan suku bunga acuan BI Rate guna memacu pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan industri manufaktur 9% per tahun akan memberikan sumbangan Rp16.000 triliun atau berkontribusi 30% terhadap PDB.

Konsumsi sebagai komponen utama PDB semestinya mendapatkan stimulus, bukan dikenakan beban seperti kenaikan PPN jadi 12% dan pungutan Tapera.

Kapal intelijen Rusia diduga memasuki zona ekonomi eksklusif Irlandia yang berdekatan dengan kabel-kabel internet yang menghubunkan Irlandia dan Inggris.

Besarnya porsi ekonomi sektor informal disebut menyulitkan negara berkembang menggenjot pajak. Di sisi lain, pemerintah berkomitmen memburu pajak di sektor ini.

Presiden Prabowo Subianto bisa membatalkan kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025 dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah.

Kemenkeu memastikan memastikan kenaikan PPN menjadi 12% tidak terjadi pada semua barang dan jasa.

LPEM UI mengungkapkan bahwa kenaikan tarif tidak selalu sejalan dengan peningkatan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).

Bank Indonesia mencatat Rp7,42 triliun modal asing keluar dari pasar keuangan RI selama 11-14 November 2024 atau pekan ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sri Mulyani akan mempublikasikan roadmap peningkatan tax ratio pada awal 2025, berisi cara meningkatkan rasio pajak ke 23% seperti janji Presiden Prabowo.

Komisi XI DPR meminta Menkeu Sri Mulyani menjelaskan roadmap atau cara agar rasio pajak bisa naik ke 23% sesuai janji Prabowo.

Ditjen Pajak menyatakan penurunan harga komoditas tahun lalu menjadi salah satu penyebab utama penerimaan pajak tidak seimbang dengan pertumbuhan ekonomi 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya akan secara bertahap melakukan pemetaan pajak shadow economy dengan menteri-menteri terkait.