Kemenko Perekonomian menargetkan perundingan IEU-CEPA bisa rampung pada September 2024 ini, atau setidaknya sebelum masa jabatan Presiden Jokowi berakhir.

Jika negara-negara bersaing menurunkan tarif pajak, maka negara berkembang akan selalu kalah dari negara maju. Pajak minum global pun harus diterapkan bersama.

BKF Kemenkeu mengungkapkan Indonesia kekurangan setidaknya US$18,6 miliar atau Rp280,63 triliun setiap tahunnya untuk aksi mitigasi perubahan iklim.

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan pemerintah pusat sudah menggelontorkan banyak anggaran untuk transfer ke daerah, namun kerap tidak dimanfaatkan dengan baik.

AI atau kecerdasan buatan dinilai dapat mengganggu pekerjaan konvensional. Hal itu menjadi tantangan besar ketika lapangan kerja terbatas.

Tunjangan kinerja (tukin) pejabat di kementerian/lembaga lain rupanya tidak setinggi Kemenkeu, terlebih Eselon I Ditjen Pajak yang bisa mencapai Rp113,37 juta.

Keponakan Prabowo sekaligus Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengungkapkan pertumbuhan ekonomi 8% menjadi suatu keharusan.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa Singapura siap menerima pasokan energi surya 2 gigawatt dari Indonesia, bersaing dengan Australia.

Pengamat meragukan pemerintah bisa merealisasikan penerimaan pajak sebanyak Rp1.988,9 triliun sesuai target dalam APBN 2024.

Berikut ini sejumlah fakta mengenai kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara per Agustus 2024!

Keinginan Jokowi agar Indonesia bergabung Pakta Dagang Trans-Pasifik diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Realisasi anggaran IKN pada Agustus 2024 telah direalisasikan Rp18,9 triliun dari pagu senilai Rp44 triliun.

Kemenkeu mengumumkan penerimaan negara mencapai Rp1.777 triliun selama Januari-Agustus 2024, turun 2,5% secara year on year (YoY).

Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan, regulasi dan kebijakan yang rumit membuat Indonesia susah lepas dari middle income trap alias jebakan pendapat menengah.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih terus berupaya melakukan finalisasi kesepakatan IEU-CEPA meski perundingan berjalan alot.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan target rasio pajak daerah terhadap PDRB yang sebesar 3% atau naik 230% dari angka saat ini 1,3% masih cenderung konservatif.