Total terdapat 3.700 gigawatt potensi energi terbarukan di Indonesia dari tenaga surya, pasang surut, hidro, dan panas bumi, tetapi baru 1% yang termanfaatkan.

Apabila terdapat lebih dari 50% perubahan dari UU Pengampunan Pajak, Baleg DPR menyebutnya seperti pembuatan undang-undang baru.

Menurut Ditjen Pajak, setelah PPN naik jadi 12% pemerintah akan menyejahterakan rakyat dengan memberi BLT, PIP dan KIP, hingga berbagai subsidi.

Bank Indonesia melaporkan bahwa jumlah uang beredar mencapai Rp9.078,6 triliun pada Oktober 2024.

Indef memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di level 5% pada 2025 mendatang.

Bank Indonesia melaporkan bahwa defisit transaksi berjalan turun dan neraca pembayaran Indonesia berbalik menjadi surplus pada kuartal III/2024.

Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% akan lebih banyak membawa mudarat daripada maslahat ke perekonomian.

Menurut Indef, tax amnesty jilid III tidak akan signifikan mengungkap harta 'pengemplang' pajak, sehingga hanya menjadi cara instan mencari penerimaan negara.

Dewan Ekonomi Nasional mengungkapkan sejumlah komoditas seperti nikel hingga kelapa sawit akan masuk ke Sistem Informasi Mineral dan Batubara atau Simbara.

Lini masa berbagai media sosial (medsos) seperti X dihiasi dengan berbagai seruan penolakan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% tahun 2025.

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP memberikan ruang bagi presiden dan DPR untuk menurunkan tarif PPN hingga 5% dengan menerbitkan PP.

Kalangan pengusaha mengakui program pengampunan pajak atau tax amnesty tidak terlalu ideal karena memaklumi pelanggaran.

Pemerintah mengakui investasi akan turut terdampak PPN naik ke 12%, sehingga akan menyiapkan investif bagi calon investor.

Wamen Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengungkapkan bahwa ada tiga area yang akan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi 8%.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi belum menerima laporan resmi dari Apple terkait rencana investasi US$100 juta.

Kementerian PPN/Bappenas memakai asumsi pertumbuhan ekonomi 6% dan 7% untuk menetapkan target Indonesia Emas 2045 dalam RPJPN 2025.